Wahyuningsih, Sri (2024) PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Sri Wahyuningsih-1.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan hukum tersendiri bagi suami maupun istri, salah satunya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban untuk anak - anaknya. Walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah terputus. Namun pada masa ini terdapat orangtua yang lalai terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kepada anaknya setelah bercerai. Seperti yang terjadi di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, bahwa ada 5 pasangan suami istri yang bercerai dan terindikasi tidak menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya sebagai konsekuensi atas perceraian yang telah dilakukan.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan 2 masalah yaitu
1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak pasca perceraian di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif sosiologi hukum?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Menurut perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dari sisi kesadaran hukum menunjukkan bahwa mayoritas belum memiliki kesadaran hukum, karena dari 5 mantan pasangan suami istri yang telah bercerai belum memenuhi dari 4 indikator kesadaran hukum. Dari indikator tersebut ditemukan terdapat berbagai ragam pola pelaksanaan hak nafkah, Pertama ada yang memenuhi tetapi tidak sepenuhnya, Kedua ada yang tidak memenuhi sama sekali, dan Ketiga ada yang memenuhi pada salah satu anak yang diasuhnya saja. Sedangkan dalam pemenuhan hak pendidikan anak terdapat 3 cara, Pertama pasangan suami istri yang sama-sama sadar akan tanggungjawabnya, akan tetapi dalam pemenuhan biaya pendidikan anak dari ayah tidak terpenuhi secara penuh, Kedua pihak ayah memenuhi hak pendidikan anak akan tetapi dari pihak ibu sudah tidak peduli, dan Ketiga sebaliknya pihak ayah yang tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap biaya pendidikan anak dan ibu harus menanggungnya secara sepihak. Adapun dari sisi kepatuhan hukum, masuk dalam kepatuhan hukum yang bersifat Identification, Karena dalam hal ini 3 pasangan patuh dan 2 pasangan tidak patuh
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Isnatin Ulfah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 20 Nov 2024 02:01 |
| Last Modified: | 20 Nov 2024 02:01 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30244 |
Actions (login required)
 |
View Item |
