Azzahrani, Aysiasyifaa Nikmaratu (2025) tinjauan terhadap putusan ma nomor 23 p/hum/2024 dan putusan mk nomor 70/puu-xxii/2024 tentang ketentuan syarat usia calon kepala daerah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
AYSIASYIFAA NIKMARATU AZZAHRANI-103210010-HTN A.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Azzahrani, Aysiasyifaa Nikmaratu 2025. Tinjauan Terhadap Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Ketentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.
Kata Kunci/Keywords: Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Perdebatan mengenai penentuan waktu yang sah dalam memenuhi syarat usia minimum calon kepala daerah mencuat dalam dua putusan berbeda, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Kedua putusan ini menampilkan kontradiksi yuridis yang bukan hanya menyangkut persoalan tafsir hukum, tetapi juga mempertanyakan konsistensi praktik demokrasi prosedural di Indonesia, terutama dalam konteks dugaan konflik kepentingan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 23 P/HUM/2024 ditinjau dari teori demokrasi prosedural dan justisia distribusi, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 ditinjau dari teori demokrasi prosedural dan justisia distribusi.
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang menyatakan bahwa syarat usia dihitung pada saat pelantikan justru membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum. Jika usia dihitung saat pelantikan, maka ada ketidakjelasan hukum bagi calon yang mungkin belum memenuhi syarat pada saat pencalonan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi prosedural. Dari perspektif justitia distributiva, putusan tersebut juga tidak memenuhi teori tersebut, karena membuka peluang ketidakadilan dalam pendistribusian hak politik, di mana calon tertentu bisa diuntungkan meskipun belum memenuhi syarat pada saat pencalonan. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi memberikan arah yang lebih sesuai dengan demokrasi prosedural melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2024, yang menetapkan bahwa usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, sehingga memperjelas tahapan pencalonan, menghilangkan multitafsir, dan menjaga kepastian hukum. Putusan ini sejalan dengan teori justitia distributiva karena aturan tersebut berlaku secara setara bagi semua calon tanpa memandang status sosial, hubungan politik, atau latar belakang keluarga, sehingga memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam sistem demokrasi yang adil.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Lukman Santoso |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 08 May 2025 07:45 |
| Last Modified: | 08 May 2025 07:45 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32385 |
Actions (login required)
 |
View Item |
