Sary, Desy Puspita (2025) relevansi rencana pemekaran kecamatan kota lama ponorogo perspektif maṣlaḥah mursalah dan teori desentralisasi. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
RELEVANSI RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN KOTA LAMA PONOROGO PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH DAN TEORI DESENTRALISASI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Sary, Desy Puspita, 2025. Relevansi Rencana Pemekaran Kecamatan Kota Lama Ponorogo Perspektif Maṣlaḥah Mursalah Dan Teori Desentralisasi. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Lukman Santoso, M. H.
Kata kunci/keywords: Pemekaran Kecamatan, Maṣlaḥah Mursalah, Desentralisasi
Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Kabupaten Ponorogo memiliki rencana pemekaran Kecamatan Kota Lama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan karena berbagai faktor, termasuk kendala administratif, politik, dan ekonomi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana relevansi rencana pemekaran Kecamatan Kota Lama Ponorogo dalam perspektif teori Desentralisasi? (2) Apa saja faktor yang memengaruhi pembatalan pemekaran Kecamatan Kota Lama Ponorogo menurut perspektif Maṣlaḥah Mursalah?
Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, studi dokumentasi dan kajian literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan adalah secara sistematis dengan mengolah data dari sumber primer dan sekunder..
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) pemekaran Kecamatan Kota Lama Ponorogo relevan dalam perspektif desentralisasi, khususnya dalam aspek politik dan administratif, karena bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, tantangan dalam desentralisasi fiskal, terutama kesiapan anggaran, menjadi kendala utama yang harus diatasi sebelum kebijakan ini direalisasikan. (2) pembatalan pemekaran dapat dianalisis melalui Maṣlaḥah Mursalah, di mana keputusan ini didasarkan pada kemaslahatan umum. Faktor utama pembatalan adalah perubahan kepemimpinan daerah dan keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19. Keputusan ini mencerminkan prinsip ḥifẓ al-maṣlaḥah dengan mengutamakan kebijakan yang lebih mendesak. Jika di masa depan kondisi memungkinkan dan pemekaran benar-benar dibutuhkan, kebijakan ini dapat dikaji ulang sesuai dengan prinsip kemaslahatan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Lukman Santoso |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 09 May 2025 07:28 |
| Last Modified: | 09 May 2025 07:28 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32442 |
Actions (login required)
 |
View Item |
