Febriyana, Ecce (2025) Analisis Siyâsah Dustûriyyah Terhadap Kebebasan Berekspresi (Studi Analisis Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Ecce Febriyana_103210019_HTN_20.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada materi muatan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 terdapat pengaturan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yaitu pada Pasal 7 dan Pasal 9 yang menjelaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat wajib mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sektor privat serta memastikan sistem elektronik, tidak memuat informasi elektronik yang dilarang. Pembatasan akses informasi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut dapat ditinjau dengan konsep siyâsah dustûriyyah dan prinsip siyâsah dustûriyyah.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan hukum pemerintah terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ditinjau dari konsep siyâsah dustûriyyah ? bagaimana implikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ditinjau dari prinsip siyâsah dustûriyyah ?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data literer. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.
Dari analisis yang dilakukan penulis selama skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Apabila ditinjau dengan konsep siyâsah dustûriyyah perlu menggabungkan nilai-nilai Islam regulasi secara digital, serta secara legislasi telah memenuhi 2 (dua) substansi kebijakan Islam dan 3 (tiga) lainnya belum terpenuhi dikarenakan beberapa pengaturan lingkup privat belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implikasi dari peraturan ini apabila ditinjau dengan prinsip siyâsah dustûriyyah telah sesuai pada 5 (lima) prinsip nomokrasi Islam, Adapun prinsip lainnya belum sesuai dengan prinsip siyâsah dustûriyyah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Dewi Iriani |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 14 May 2025 02:58 |
| Last Modified: | 14 May 2025 02:58 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32459 |
Actions (login required)
 |
View Item |
