Pratama, Rino Cahya (2025) Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Ta‘Āruḍ Al-Maṣlaḥah (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo). Masters thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
E-THESIS=FENOMENA PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF TAARUDH MASLAHAH.pdf Download (11MB) | Preview |
Abstract
Pratama, Rino Cahya. 2025. Fenomena Perkawinan Dini Perspektif Ta‘āruḍ al-Maṣlaḥah (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Tesis. Progran Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Abdul Mun’im, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
Kata Kunci: Perkawinan Dini, Ta‘āruḍ Maṣlaḥah, Studi Kasus
Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun, melalui Undang-undang Perkawinan, realitasnya masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut sehingga mereka perlu mengajukan dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan maṣlaḥah antara kebijakan pemerintah dalam pemberian batas usia menikah dan praktik perkawinan dini yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo melalui perspektif teori ta‘āruḍ maṣlaḥah, untuk menimbang sektor dan tingkatan maṣlaḥah, serta menyimpulkan apakah dispensasi kawin merupakan solusi penyelesaian bagi pertentangan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) atau studi kasus deskriptif kualitatif, yang menganalisis fenomena perkawinan dini di Kabupaten Ponorogo melalui pendekatan ta‘āruḍ. Data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta dianalisis melalui reduksi, paparan, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, pertentangan maṣlaḥah antara pemerintah dan masyarakat yang melakukan perkawinan dini teridentifikasi pada sektor (ḥifẓ) yang sama yaitu ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-māl, namun keduanya memiliki alasan yang berbeda. Solusi dari pertentangan antar sektor ini adalah dengan mengedepankan maṣlaḥah ‘āmmah, yaitu kebijakan pemerintah dalam pembatasan usia menikah yang dinilai lebih penting dan berdampak lebih luas bagi kemaslahatan masyarakat. Kedua, berdasarkan peringkatnya, maṣlaḥah pemerintah dan maṣlaḥah masyarakat berada pada tingkatan yang sama yaitu ḍarūriyah. Solusi dari pertentangan maṣlaḥah ḍarūriyah ini perlu dianalisis dari cakupan maṣlaḥah, yaitu dengan mengedepankan maṣlaḥah ‘āmmah (kepentingan umum). Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang membatasi usia menikah dianggap memiliki dampak yang lebih luas bagi kemaslahatan masyarakat. Ketiga, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi atas pertentangan maṣlaḥah ini dengan memberikan mekanisme hukum bagi masyarakat untuk menikah di bawah usia minimal dalam kondisi mendesak, di mana hakim mempertimbangkan maqāṣid al-sharī‘ah. Pendekatan al-jam‘u dalam hukum Islam memungkinkan kedua maṣlaḥah ini untuk diselaraskan secara kompromi, dengan mempertimbangkan faktor kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) dan kebutuhan khusus (maṣlaḥah khāṣṣah) untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Abdul Mun’im Agus Purnomo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 14 May 2025 03:44 |
| Last Modified: | 14 May 2025 03:44 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32483 |
Actions (login required)
 |
View Item |
