Rifai, Fauzin (2025) Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Law as a Tool of Social Engineering. Masters thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
503230045_Fauzin Rifai_HKI.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Di Indonesia perkawinan anak menjadi fenomena yang memprihatinkan, setiap tahun angkanya semakin meningkat. Peningkatan jumlah perkawinan anak semakin tidak terbendung, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan merubah undang-undang perkawinan dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Sejak perubahan undang-undang tersebut, angka perkawinan anak bahkan meningkat dengan tajam. Hal tersebut diperparah dengan prosentase permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama sangat tinggi yaitu 95%. Jika perubahan undang-undang perkawinan dimaknai sebagai hukum sebagai alat rekaya sosial dalam pencegahan perkawinan anak, maka upaya tersebut nampaknya belum membuahkan hasil.
Namun ada fakta lain di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023, permohonan dispensasi kawin yang ditolak cukup banyak, yaitu 16 (enam belas) berkara. Penolakan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pacitan tahun 2023 menurut penulis sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2023 dan menganalisis nya menggunakan perspektif Law as a tool of social engineering.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknis triangulasi, yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.
Temuan penelitian ini adalah 16 (enam belas) perkara yang ditolak Pengadilan Agama Pacitan di tahun 2023 ditetapkan oleh 3 hakim yang berbeda, yang berbeda juga pertimbangan dalam penetapannya dan dikelompokkan menjadi beberapa tipologi. Dengan Pengadilan Agama Pacitan memperketat pengabulan dispensasi kawin berimplikasi kepada kesadaran masyarakat terhadap pencegahan perkawinan anak dan diharapkan akan menciptakan opini bahwa pada dasarnya tidak ada satu alasan pun yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Hal ini sejalan dengan konsep hakim sebagai pelopor perubahan atau agent of change dalam upaya mengubah sistem sosial melalui cara yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan social engineering.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Miftahul Huda, Rohmah Maulidia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 10 Jun 2025 04:34 |
| Last Modified: | 10 Jun 2025 04:34 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33208 |
Actions (login required)
 |
View Item |
