Tinjauan Fiqih Qaḍa’iyyah Terhadap Persidangan Secara Elektronik (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 )

Anggraini, Tria Dewi (2025) Tinjauan Fiqih Qaḍa’iyyah Terhadap Persidangan Secara Elektronik (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 ). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[thumbnail of SKRIPSI-etesis.pdf]
Preview
Text
SKRIPSI-etesis.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kata Kunci/Keywords: Persidangan Elektronik, Fiqh Qada’iyyah, PERMA Nomor 07 Tahun 2022.
Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga akses keadilan tetap terbuka, termasuk dalam menghadapi tantangan modern seperti pandemi COVID-19. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penerapan sistem persidangan elektronik atau e-court yang kemudian diperkuat melalui PERMA No. 07 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini menjadi bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan situasi krisis, sekaligus menuntut analisis dari perspektif hukum Islam, khususnya fiqih qaḍa’iyyah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses persidangan yang dilakukan secara elektronik di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 07 Tahun 2022 ditinjau dari fiqih qaḍa’iyyah? (2) Bagaimana dasar hukum persidangan elektronik dalam PERMA tersebut ditinjau dari perspektif fiqih qaḍa’iyyah?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka. Data diperoleh melalui kajian literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan regulasi terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji peraturan Mahkamah Agung menggunakan perspektif fiqih qaḍa’iyyah
Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Proses persidangan elektronik dalam PERMA No. 07 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip fiqih qaḍa’iyyah karena memenuhi unsur-unsur pokok peradilan Islam seperti kehadiran hakim, para pihak, dan keabsahan putusan. E-court juga tetap menjaga asas keterbukaan dan akses keadilan melalui SIP. (2) Dasar hukum e-court dalam PERMA ini sejalan dengan sejarah perkembangan peradilan Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Konsep ijtihad kelembagaan dan prinsip kemaslahatan mendukung implementasi e-court sebagai bentuk trans formasi hukum Islam modern, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek teknis dan sumber daya manusia.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Muhammad Ali Murtadlo
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 13 Jun 2025 01:29
Last Modified: 13 Jun 2025 01:29
URI: http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33354

Actions (login required)

View Item View Item