Putri, Dewi Rahma Eka (2025) Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
ethesis- 103210015-Dewi Rahma Eka Putri.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Putri, Dewi Rahma Eka 2025. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dan Perspektif Hukum Islam. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Martha Eri Safira, M.H.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara Indonesia,dan Hukum Islam
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum tata negara Indonesia merujuk pada upaya pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu yang diakui oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan HAM berlandaskan pada Maqāṣid al-Sharī’ah, yang menekankan pentingnya menjaga lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara dan Perspektif Hukum Islam
Adapun rumusan masalah pada peneltian ini yaitu, Bagaimana penanganan kasus HAM di Indonesia ditinjau dari UU HAM dan prinsip prinsip fiqh as-siyāsah ? dan Bagaimana upaya pemerintah terhadap kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia ditinjau dari maqāṣid asy-syarīʿah ?
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode Normatif Deskriptif, dengan jenis penelitian (library researcrh).Sedangkan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca,merangkum,menelaah hal hal yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari buku,undang undang,skripsi, dan disertasi.
Dari hasil penelitian ini pertama Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif dalam melindungi hak asasi manusia terdapat di UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2022 membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, dalam praktiknya banyak ditemukan berbagai pelanggaran yang belum terselesaikan secara adil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya. Selain itu, penerapan prinsip fiqh as-siyāsah berperan dalam memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara hukum dan praktik, serta meningkatkan efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak asasi manusia erat kaitannya dengan maqāṣid asy-syarīʿah, yaitu tujuan syariat yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua bahwa penerapan prinsip maqāṣid asy-syarīʿah dalam sistem hukum tata negara dapat memperkuat upaya perlindungan HAM di Indonesia secara lebih substantif dan berkeadilan. Integrasi nilai-nilai Islam dan hukum positif nasional menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan bernegara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Martha Eri Safira |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 17 Jun 2025 03:05 |
| Last Modified: | 17 Jun 2025 03:05 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33610 |
Actions (login required)
 |
View Item |
