ro'ifah, nisfathur (2025) PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WACANA KEBIJAKAN KUA INKLUSIF PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
Preview |
Text
Revisi Skripsi Nisfathur Roifah 2.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Ro’ifah, Nisfathur 2025 Pandangan Masyarakat Tentang Wacana Kebijakan Kua Inklusif Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Yudhi Ahmad Bashori, M.H.I.
Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Kantor Urusan Agama, Hak Asasi Manusia (HAM)
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran vital dalam pelayanan keagamaan, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, KUA sering kali dianggap belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil dan setara, terutama dalam konteks keberagaman agama dan keyakinan. Hal ini mendorong munculnya wacana KUA inklusif, yaitu gagasan untuk menjadikan KUA sebagai institusi yang lebih terbuka, melayani semua golongan tanpa diskriminasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat majemuk. Wacana ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis nilai keadilan, kemanusiaan, dan konstitusionalitas.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya wacana KUA sebagai lembaga inklusif bagi semua agama ditinjau dari HAM? (2) Bagaimana penerapn prinsip HAM dapat memberikan kritik terhadap wacana KUA Inklusif tersebut?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan tehnik pengumpulan data dengan menggunkan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa wacana KUA sebagai lembaga inklusif dalam perspektif HAM menunjukkan bahwa masyarakat terbagi dalam dua pandangan ada pihak yang mendukung KUA melayani pencatatan pernikahan lintas agama karena dianggap lebih adil dan efisien, namun ada pula yang menolak karena menganggap KUA secara historis hanya untuk umat Islam. Penolakan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi dan kebebasan beragama, yang menciptakan ketidakadilan bagi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dengan prinsip bahwa lembaga negara harus netral dan melayani semua warga tanpa membeda-bedakan agama.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Yudhi Ahmad Bashori |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 24 Jun 2025 01:31 |
| Last Modified: | 24 Jun 2025 01:31 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/34274 |
Actions (login required)
 |
View Item |
