Anjani, Sasmita Ratna (2025) Komparasi Politik Hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
103210056_SASMITA RATNA ANJANI_HUKUM TATA NEGARA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana pelanggaran HAM berat seperti insiden kerusuhan 1998, telah menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Hingga saat ini, kasus penembakan mahasiswa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya masih belum mendapat penyelesaian. Setelah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan mengingat dikenal adanya asas lex posterior derogat legi priori, maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang-tindih konsepsi penegakan dengan UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep peradilan mengenai pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjau dari sistem peradilan HAM di Indonesia dan di negara Islam? Bagaimana politik hukum terhadap pemberlakuan ketentuan pelanggaran HAM berat dalam Pasal 37 dan 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan Pasal 599 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
Skripsi ini menggunakan penelitian komparatif kepustakaan dengan membandingkan kedua pasal yang akan diteliti dengan pendekatan penelitian normatif menggunakan sumber data hukum primer berupa UU Nomor 26 Tahun 2000 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 serta sumber data sekunder seperti buku-buku karya Andi Hamzah, Romli Atmasasmita dan R.Soesilo serta penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel.
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep peradilan HAM di Indonesia dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tetap melaksanakan prosedur beracara dalam ranah pengadilan khusus. Begitu pula sistem peradilan negara Islam ada juga yang menggunakan pengadilan khusus seperti mahkamah syariah. Politik hukum dari UU Nomor 26 Tahun 2000 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran orientasi, pergeseran ini bukan sekadar perubahan normatif, tetapi mencerminkan transformasi politik hukum yang lebih luas terkait orientasi negara dalam menempatkan HAM berat dalam sistem hukum nasional. Asas lex specialis memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tetap menjadi rujukan utama dalam mekanisme peradilan pelanggaran HAM berat
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Martha Eri Safira |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 Dec 2025 01:53 |
| Last Modified: | 29 Dec 2025 01:53 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/36390 |
Actions (login required)
 |
View Item |
