Tusa'adah, Puput Lailatul (2026) ANALISIS HUKUM POSITIF DAN KAIDAH FIQIH TAS}ARRUF AL-IMAM 'ALA AL- RA'IYYAH MANU>T}UN BI AL-MAS}LAH}AH TERHADAP PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI LAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI PONOROGO TAHUN 2024/2025. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Puput Lailatul-103220065-HTN - C.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini membahas peran kepolisian dalam menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Ponorogo. Penelitian ini di latar belakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam penanganan laporan kekerasan seksual, seperti kurangnya edukasi dalam pencegahan dan kesesuaian antara implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kemaslahatan yang dirasakan korban. Dengan pendekatan hukum positif dan kaidah fiqih Tas}arruf al-Imam 'ala al- Ra'iyyah Manu>t}un bi al-Mas}lah}ah, penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam menangani laporan kekerasan seksual di Kabupaten Ponorogo.
Rumusan masalah penelitian: (1) Bagaimana Analisis Peran Kepolisian dalam Menangani Laporan Kekerasan Seksual Di Ponorogo Tahun 2024\2025 Ditinjau dari Hukum Positif Dan Kaidah Fiqih Tas}arruf al-Imam 'ala al- Ra'iyyah Manu>t}un bi al-Mas}lah}ah? (2) Bagaimana Analisis Penyalesaian Kasus Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan Kaidah Fiqih Tas}arruf al-Imam 'ala al- Ra'iyyah Manu>t}un bi al-Mas}lah}ah Di Ponorogo Tahun 2024/2025? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan di Ponorogo meliputi Unit PPA, masyarakat, dan mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah berupaya menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan UU TPKS, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa kesulitan menggali keterangan korban dan upaya pencegahan belum merata. Ditinjau dari kaidah fikih, kebijakan dan tindakan kepolisian pada dasarnya belum sempurnanya kemaslahatan dzururiyyah (primer), karena masih diperlukan penguatan aspek keadilan dan perlindungan korban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran kepolisian dalam menangani laporan kekerasan seksual di Ponorogo telah berjalan sesuai prosedur, namun perlu ditingkatkan melalui optimalisasi implementasi UU TPKS dan belum memenuhi prinsip kemaslahatan yang sempurna bagi korban. Dalam perspektif hukum tata negara kewenangan kepolisian dalam menangani laporan kekerasan seksual merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutif yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Rohmah Maulidia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 30 Mar 2026 07:25 |
| Last Modified: | 30 Mar 2026 07:25 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/36751 |
Actions (login required)
 |
View Item |
