Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah

Sya'abni, Nisfi Lailatus (2026) Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN PONOROGO.

Text NISFI LAILATUS SYA'ABNI -103220060 - HTN Download (2MB)

Abstract

Sya’abni, Nisfi Lailatus, 2026. Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata kunci/keywords: Ibu Kota Negara, Otorita IKN, Ilmu Perundang-undangan, Kewenangan, Siyasah Dusturiyah.

Ibu Kota Negara merupakan simbol kedaulatan dan pusat pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghadirkan desain baru pemerintahan melalui pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Regulasi ini menimbulkan dinamika dan perdebatan, khususnya terkaitan kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi, serta konsep kewenangan dalam perspektif ketatanegaraan dan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kesesuaian asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari siyasah dusturiyah dan hukum perundang-undangan? dan (2) bagaimana konsep kewenangan Otorita IKN ditinjau dari siyasah dusturiyah dan teori kewenangan otorita?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap editing, organizing, dan finding, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun secara substantif masih terdapat catatan kritis, khususnya terkait desain kewenangan Otorita IKN yang cenderung terpusat pada eksekutif dan minim mekanisme pengawasan legislatif secara langsung. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, prinsip kejelasan tujuan, keterbukaan, partisipasi publik, dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan perlu dianalisis lebih mendalam agar tidak menimbulkan potensi disharmonisasi norma. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kekuasaan pada hakikatnya harus dijalankan berdasarkan prinsip syura (musyawarah) dan keadilan (‘adl) dan Partisipasi Publik. Sentralisasi kewenangan tanpa mekanisme kontrol yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) yang menjadi tujuan utama pemerintahan dalam Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Wahyu Saputra
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	19 Apr 2026 13:26
Last Modified:	19 Apr 2026 13:26
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/37115

Actions (login required)

View Item