Rizmayanti, Rizqi (2026) Implementasi Fiqh Siyasah Tentang Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidential Threshold Di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
RIZQI WAHYU R - 103220074 - HTN. UPLOAD.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Rizmayanti, Rizqi Wahyu, 2026. Implementasi Fiqh Siyasah Tentang Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Di Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag
Kata kunci/Keywords: kedaulatan rakyat, presidential threshold, fiqh siyasah, pemilu.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengaturan presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menimbulkan perdebatan terkait legitimasi pencalonan presiden serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, pengaturan politik harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip fiqh siyasah.
Oleh karena itu, penting untuk mengkaji presidential threshold tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif normatif Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem presidential threshold dalam pemilu di Indonesia menurut perspektif fiqh siyasah; dan (2) bagaimana dampak implementasi presidential threshold terhadap kedaulatan rakyat di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan presidential threshold di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah serta untuk menganalisis dampak implementasinya terhadap kedaulatan rakyat.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji prinsip-prinsip fiqh siyasah, termasuk kemaslahatan (maslahah), keadilan (adl), amanah, dan musyawarah (syura), serta relevansinya terhadap pengaturan presidential threshold dalam sistem pemilu di Indonesia.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan presidential threshold dalam hukum positif dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan, namun dalam perspektif fiqh siyasah perlu dinilai berdasarkan sejauh mana aturan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan dan memberikan ruang partisipasi politik yang adil bagi masyarakat. Implementasi presidential threshold berpotensi mempengaruhi kualitas representasi dan kedaulatan rakyat apabila membatasi alternatif kepemimpinan secara berlebihan, sehingga diperlukan penataan kebijakan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Miftahul Huda |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 21 Apr 2026 05:25 |
| Last Modified: | 21 Apr 2026 05:25 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37175 |
Actions (login required)
 |
View Item |
