Afifah, Gusnia Putri Zahrotul (2026) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TERHADAP BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TINJAUAN TEORI HAK ASASI MANUSIA ISLAM. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
GUSNIA PUTRI ZA_103220043_SKRIPSI.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Afifah, Gusnia Putri Zahrotul 2026. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Tentang Kebebasan Berpendapat Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia Islam. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing : Nugroho Noto Diharjo, M.E.
Kata Kunci : Kebebasan berpendapat, Pengujian Undang-undang, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Margin Apresiasi
Kebebasan berekspresi yang telah termaktub dalam UUD Tahun 1945 justru melalui peraturan perundang-undangan yakni UU ITE 2024 berpotensi mengalami pembatasan hak. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2), frasa orang lain dan suatu hal merupakan “pasal karet”. Penggunakan UU ITE terhadap kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih multitafsirnya norma pasal tersebut. Melalui putusan MK yang memberikan penafsiran ulang terhadap pasal karet tersebut menjadi angin segar terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana argumentasi hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap kebebasan berekspresi ditinjau dari teori Hak Asasi Manusia dalam Islam? Bagaimana implikasi hukum pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 ditinjau dari teori hak asasi manusia dalam Islam?
Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research). Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan bahan hukum sekunder diambil dari literatur-literatur yang berkaitan.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa dampak positif terhadap perlindungan ekspresi yang sah oleh publik secara individu. Melalui konsep margin apresiasi penafsiran ulang pasal terkait dinyatakan dalam beberapa indikator yakni pembatasan kebebasan berpendapat harus ditetapkan melalui hukum, pembatasan bertujuan harus sah dan legitinate, serta tanggung jawab moral dan rasionalitas dalam kebebasan berpendapat. Implikasi pada putusan tersebut menurut perspektif Mashood A. Baderin menimbulkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum terhadap hak atas kebebasan berekspresi, pembatasan ruang diskresi negara dalam membatasi hak asasi manusia, dan memperkuat kepastian hukum. Namun, terhadap badan hukum sebagai salah satu subyek hukum yang diakui oleh sistem hukum nasional justru mengalami kekosongan perlindungan hukum, sehingga tujuan kemaslahatan tidak tercapai.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Nugroho Noto Diharjo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 23 Apr 2026 04:08 |
| Last Modified: | 23 Apr 2026 04:08 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37213 |
Actions (login required)
 |
View Item |
