Purnama Putri, Maya Indah (2026) Analisis Demokrasi Konstitusional Dan Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
Preview |
Text
MAYA INDAH PURNAMA PUTRI_NIM 103220049-2.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Putri, Maya Indah Purnama 2026, Analisis Demokrasi Konstitusional dan Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Pembimbing : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata Kunci: Demokrasi Konstitusional, Siyāsah Dustūriyyah, Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan banyak polemik di berbagai kalangan masyarakat, terdapat pengujian formil terhadap undang-undang ini karena dinilai cacat secara prosedural akibat tidak adanya prinsip meaningfull participation, serta minimnya transparansi dalam proses pembentukannya. Selain itu pengujian materiil juga dilakukan terhadap pengaturan Pasal yang mengatur tentang peran TNI di ranah sipil negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional dan siyāsah dustūriyyah dan menganalisis bagaimana pengaturan pasal dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang peran TNI dalam jabatan sipil ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional dan fiqh siyāsah.
Metode penelitian dalam penulisam ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, berita resmi, serta sumber buku terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara formal sudah sah namun secara prosedural belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional, khususnya dalam aspek partisipasi publik dan transparansi. UU ini juga dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip shūrā dan tablīgh. Selain itu, perluasan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengganggu supremasi sipil, konsep pembagian kekuasaan, dan independensi peradilan. Dalam fiqh siyāsah, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pemisahan tegas antara fungsi militer dan otoritas sipil sebagaimana pendapat Al-Mawardi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Miftahul Huda |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 May 2026 01:40 |
| Last Modified: | 13 May 2026 01:40 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37685 |
Actions (login required)
 |
View Item |
