Asa, Faminnata Daffa Nur (2026) [[GUNAKAN SCAN ASLI LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI DENGAN TTD BASAH DIATAS METERAI, GUNAKAN METERAI YANG BERBEDA, SILAKAN DIPERBAIKI DAN UPLOAD ULANG]] TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TERHADAP KINERJA RT DI KELURAHAN KANIGORO DALAM PELAYANAN MASYARAKAT. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
SKRIPSI FAMINNATA DAFFA, SH.,CPM.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang berada di daerah tidak terlepas dari tugas memberikan pelayanan untuk warga masyarakat di wilayahnya. Lembaga RT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Sebagaimana pada Peraturan Daerah kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 28 menyebutkan jika tata kerja RT bersifat Konsultatif dan Koordinatif. Namun faktanya masih banyak RT yang tidak konsultatif dan koordinatif bahkan dari sisi tugas RT sulit untuk ditemui oleh warga masyarakat mengingat RT hanya merupakan mitra pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana tugas dan fungsi Ketua RT di kelurahan kanigoro sebagai pelayanan masyarakat perspektif Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 dan Fiqh Siyāsah? Dan (2) Bagaiamana Peran Ketua RT di kelurahan Kanigoro perspektif Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 dan Fiqh Siyāsah?. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan normatif. Penulis mengggunakan jenis penelitian yakni dengan penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Kanigoro. Adapun Hasil penelitian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi RT di Kelurahan Kanigoro pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang rukun tetangga dan rukun warga, terutama dalam pelayanan administrasi dan koordinasi kemasyarakatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek kedisiplinan,
pendataan kependudukan, pelaporan, serta koordinasi yang belum maksimalantara RT dan pihak kelurahan. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyāsah, kinerja RT tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan
kemaslahatan umum sebagaimana yang ditekankan dalam tata kelola pemerintahan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja RT dalam pelayanan masyarakat memerlukan penguatan pemahaman tugas dan fungsi, peningkatan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta pembinaan berkelanjutan agar pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kelurahan dapat
berjalan lebih efektif dan selaras dengan prinsip Fiqh Siyāsah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Khairil Umami |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 May 2026 00:23 |
| Last Modified: | 29 May 2026 00:24 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/38358 |
Actions (login required)
 |
View Item |
