Ridwan, Putri Ananda (2026) [[GUNAKAN SCAN ASLI LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DENGAN TTD BASAH DIATAS METERAI, GUNAKAN METERAI YANG BERBEDA, SILAKAN DIPERBAIKI DAN UPLOAD ULANG]] TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA (Telaah Bunyi Pasal 13 Tentang: “Tidak Melaksanakan Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Di Ibu Kota Nusantara”). Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO.
Preview |
Text
WATERMAK Skripsi- PutriAnandaRidwan-Naskah Skripsi (1).pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Ridwan, Putri Ananda. 2025 Tinjauan Maṣlaḥah. Terhadap Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara (Telaah Bunyi Pasal 13:
“Tidak Melaksanakan Pemilihan Anggota Legislatif DPRD di Ibu Kota
Nusantara”). Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besar Ponorogo (UIN)
Ponorgo Pembimbing: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
Kata Kunci/Keywords: Peraturan Perundang-Undangan, Otoritas IKN, DPRD,
Maṣlaḥah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatur
bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh
Otoritas Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otoritas yang diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam pengaturan tersebut tidak dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana pada pemerintahan daerah
pada umumnya. Kondisi ini menimbulkan perbedaan dalam kajian hukum tata
negara karena tidak adanya mekanisme pemilihan anggota legislatif daerah yang
lazim dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, kewenangan
yang luas diberikan kepada Kepala Otoritas IKN sebagai penyelenggara
pemerintahan di wilayah ibu kota negara.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis konsep
hukum peraturan perundang-undangan terhadap tidak dilaksanakannya pemilihan
anggota legislatif DPRD di Ibu Kota Nusantara serta bagaimana tinjauan
maṣlaḥah terhadap pemberian kewenangan luas kepada Kepala Otoritas IKN
tanpa mekanisme pemilihan DPRD.
Adapun Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), Metode analisis data dilakukan secara kualitatif
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya pemilihan
anggota legislatif DPRD di Ibu Kota Nusantara merupakan desain kelembagaan
khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara. Secara yuridis, pengaturan tersebut dapat dibenarkan karena IKN memiliki status sebagai daerah khusus yang pengaturannya bersifat lex specialis terhadap ketentuan pemerintahan daerah pada umumnya. Dari perspektif maṣlaḥah,
pemberian kewenangan luas kepada Kepala Otoritas IKN dapat dipandang sebagai
kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan publik melalui efektivitas tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan ibu kota negara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Prof. Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag. |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 May 2026 00:43 |
| Last Modified: | 29 May 2026 00:43 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/38376 |
Actions (login required)
 |
View Item |
