Singgih, Prasetyo (2026) ..(TAMBAHKAN STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, UBAH FILE KE PDF, UPLOAD ULANG).. ANALISIS FIKIH SĪYASĀH MĀLIYAH DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM APBDES 2025 (Studi Kasus Di Desa Punjung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan). Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
|
Text
SINGGIH PRASETYO-103220080-HUKUM TATA NEGARA.docx Download (1MB) |
Abstract
Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan instrumen penting desentralisasi fiskal di Indonesia guna memperkuat kemandirian lokal melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas publik dan prinsip fikih siyāsah māliyah menjadi landasan etika dan moral dalam pengelolaan keuangan desa, menuntut transparansi, keadilan, dan kemaslahatan umum. Namun, praktik di Desa Punjung, Pacitan, menunjukkan potensi kesenjangan antara orientasi anggaran pada belanja administratif dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, yang mempertegas urgensi evaluasi pengelolaan Dana Desa terhadap kedua kerangka teori tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan realisasi Dana Desa di Desa Punjung berdasarkan prinsip fikih siyāsah māliyah dan akuntabilitas publik. Secara spesifik, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana tinjauan fikih siyāsah māliyah dan akuntabilitas publik terhadap perencanaan Dana Desa dalam penyusunan APBDes 2025; dan kedua, bagaimana tinjauan kedua prinsip tersebut terhadap realisasi Dana Desa berdasarkan APBDes 2025 di desa yang sama.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa dan pemangku kepentingan terkait, serta dokumentasi APBDes dan peraturan terkait. Analisis data dilakukan secara dengan menggunakan model Miles dan Huberman, mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan APBDes di Desa Punjung secara administratif telah memenuhi regulasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam fikih siyāsah māliyah akibat dominasi belanja administratif dikarenakan harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Dari sisi akuntabilitas publik realisasi Dana Desa menunjukkan kesesuaian program dengan rencana, Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Dana Desa di Desa Punjung telah memenuhi prinsip dasar akuntabilitas publik melalui transparansi informasi, pelaksanaan program sesuai perencanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan realisasi anggaran masih belum optimal.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | MUH. MAKSUM, M.E.S.Y |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 23 Jun 2026 06:27 |
| Last Modified: | 23 Jun 2026 06:27 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/41034 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
