Sihvinani, Sthefani Ririn (2026) ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN BATU GAMPING DI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi-Sthefani_Ririn_Sihvinani_etheses.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Sihvinani, Sthefani Ririn, 2026. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Aktivitas Penambangan Batu Gamping Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Al-Bi’ah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
Kata kunci/keywords : Penambangan Batu Gamping, Fiqh Al-Bī’ah, Hukum Lingkungan
Aktivitas penambangan batu gamping di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo masih berlangsung secara tradisional dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kesenjangan antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta bertentangan dengan prinsip tanggung jawab ekologis dalam Fiqh Al-Bī’ah maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana aktivitas penambangan batu gamping di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ditinjau dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan perspektif Fiqh Al-Bī’ah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap aktivitas penambangan batu gamping di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menurut perspektif Fiqh al-Bī’ah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
Adapun skripsi ini merupakan skripsi kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap aktivitas penambangan batu gamping di Kecamatan Sampung belum optimal. Aktivitas penambangan masih dilakukan secara tradisional, sebagian tanpa izin, dan belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga belum sesuai dengan prinsip Fiqh Al-Bī’ah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Aktivitas tersebut menimbulkan potensi pelanggaran hukum, kerusakan lahan, dan pencemaran udara, meskipun juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan dan pemulihan lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 01:27 |
| Last Modified: | 25 Jun 2026 01:27 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41240 |
Actions (login required)
 |
View Item |
