Choirunisa, Shelly (2026) KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK OLEH PEJABAT PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQH AL-DUSTŪRĪ WA AL-IDĀRĪ (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun). Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
103220078-SHELLY CHOIRUNISA-Hukum Tata Negara.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi administrasi
pemerintahan ke arah digitalisasi, salah satunya melalui penerapan Tanda Tangan
Elektronik (TTE) sebagai instrumen autentikasi dokumen resmi. Di Kabupaten
Madiun, penerapan TTE dilaksanakan melalui website SRIKANDI (Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang mulai diberlakukan sejak tahun
2022 dan telah digunakan oleh sekitar 145 instansi pemerintah daerah dan desa.
Meskipun penggunaan TTE telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
implementasinya masih menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum serta
keabsahannya apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya Fiqh
Siyasah Al-Dustūrī dan Fiqh Siyasah Al-Idārī.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan TTE
oleh pejabat pemerintah perspektif fiqh Al-Dustūrī dan fiqh Al-Idārī? Bagaimana
kekuatan hukum terhadap dokumen yang ditandatangani dengan TTE?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus yang dilakukan di Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. Data diperoleh
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan
mengaitkan temuan di lapangan dengan konsep Fiqh Al-Dustūrī , Fiqh Al-Idārī dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TTE yang diterapkan di Kabupaten
Madiun telah memenuhi seluruh persyaratan keabsahan secara kumulatif
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE, sehingga dokumen yang
ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan hukum
yang setara dengan tanda tangan konvensional. Dalam perspektif Fiqh Al-Dustūrī ,
penerapannya dinilai selaras dengan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah (al
amanah), dan kemaslahatan (al-maslahah), hal itu tidak lepas dari administrasi
dalam hukum islam yaitu Fiqh Al-Idārī. meskipun optimalisasi penerapan masih
diperlukan guna mewujudkan pemerataan layanan administrasi digital di seluruh
wilayah Kabupaten Madiun.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Muhammad Mukhlas |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 01:55 |
| Last Modified: | 25 Jun 2026 01:55 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41266 |
Actions (login required)
 |
View Item |
