..(GUNAKAN MATERAI ASLI YANG BERBEDA PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DAN KEASLIAN TULISAN, TAMBAHKAN DAFTAR ISI, UBAH FILE KE PDF, UPLOAD ULANG)..PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP PRAKTIK-PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILU 2024

Wakhidah, Nabila Nor (2026) ..(GUNAKAN MATERAI ASLI YANG BERBEDA PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DAN KEASLIAN TULISAN, TAMBAHKAN DAFTAR ISI, UBAH FILE KE PDF, UPLOAD ULANG)..PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP PRAKTIK-PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILU 2024. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Text SKRIPSI NABILA NOR W_HTN.docx Download (1MB)

Abstract

Wakhidah, Nabila Nor. 2026. Perspektif Fiqh Dustu>riyah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Praktik-Praktik Money Politic dalam Pemilu 2024. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Dr. Martha Eri Safira, M.H.
Kata Kunci: Fiqh Dustu>riyah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Praktik-Praktik Money politic dan Pemilihan Umum 2024.
Penelitian ini membahas mengenai praktik-praktik money politic yang terjadi pada pemilu 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus-kasus yang terjadi saat pemilu 2024 di beberapa tempat, yakni di sulawesi utara, lampung timur, sulawesi selatan, kalimantan utara, dan di batam. Yang ditinjau dari kategorisasi waktu terjadinya money politic dan jenis-jenis praktik money politic dalam kasus tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di tegaskan pada pasal 280 ayat (1) bawasannya melarang pemberian uang atau materi lainnya, dan sanksinya dijelaskan pada pasal 523 ayat (1), (2) dan (3). Dan melanggar asas pemilu, yakni LUBERJUDIL. Di pandang dari Perspektif fiqh dustu>riyah yang menggangap money politic itu setara dengan risywah (suap), di dalam islam hal ini diharamkan.
Rumusan Masalah Penelitian: (1) bagaimana Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan fiqh dustu>riyah terhadap kategorisasi waktu terjadinya money politic pada pelaksanaan pemilu 2024? (2) bagaimana perspektif fiqh dustu>riyah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap jenis praktik money politic pada pemilu 2024?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum normatif . sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dengan metode buku,jurnal ilmiah, artikel, berita dan lain sebagainya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah motede deskriptif.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa money politic di tiga tahap (masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara) Dalam perspektif fiqh dustu>riyah, praktik money politic belum sesuai dengan ruang lingkup fiqh dustu>riyah yaitu, siya>sah tanfidiy>yah (eksekutif), sebagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kekuasaan, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran dalam Islam. Jenis praktik money politic pada penelitian ini meliputi praktik pemberian uang tunai (cash politic) termasuk dalam vote buying (secara langsung), praktik pemberian materi termasuk dalam inderect buying (tidak langsung melalui barang), praktik pemberian uang transport termasuk dalam disguised vote buying (secara tersembunyi). Hal ini bertentangan dengan nilai fundamental dalam fiqh dustu>riyah yang menekankan pentingnya integritas dalm proses politik.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Martha Eri Safira
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	25 Jun 2026 07:42
Last Modified:	25 Jun 2026 07:42
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/41338

Actions (login required)

View Item