Rohmah, Fiky Nailur (2026) ANALISIS KEBIJAKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN BELANJA NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA DAN MAṢLAḤAH MURSALAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN PONOROGO.
Preview |
Text
NASKAH SKRIPSI .pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 tentang efisiensi anggaran belanja negara yang berdampak pada penyesuaian
anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Namun dalam
implementasinya, kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam
hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta berpotensi bersinggungan dengan ketentuan
mandatory spending pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kondisi ini
menimbulkan implikasi terhadap pengalokasian anggaran pendidikan tahun 2025
yang berdampak pada beberapa program strategis di sektor pendidikan.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan dan
Kekuatan Hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Anggaran Belanja Negara Di Tinjau dari Perspektif Teori Hierarki Norma dan
Maṣlaḥah Mursalah?. Bagaimana Dampak Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Negara Di Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Teori Hierarki Norma dan Maṣlaḥah
Mursalah?.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi
kepustakaan (library research) yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pisau analisis
Teori Hierarki Norma Hans Kelsen serta konsep Maṣlaḥah Mursalah.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
secara yuridis tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat umum. namun dalam perspektif
maṣlaḥah mursalah tetap memiliki legitimasi normatif dan moral karena bertujuan
mewujudkan kemaslahatan pengelolaan keuangan negara. Implementasi Inpres
dalam perspektif teori hierarki norma, secara administratif tetap efektif meskipun
secara yuridis tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
sehingga pelaksanaannya harus tetap memperhatikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak pendidikan. Sementara dalam perspektif maṣlaḥah mursalah,
dampak kebijakan efisiensi anggaran dinilai sah (jā’iz) karena bertujuan
mewujudkan kemaslahatan umum serta tidak mengganggu aspek ḍarūriyyat,
meskipun berdampak pada aspek ḥājiyyat dan taḥsīniyyat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Hj. Atik Abidah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 07:49 |
| Last Modified: | 25 Jun 2026 07:49 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41342 |
Actions (login required)
 |
View Item |
