Pangestu, Dicky Surya (2026) PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DILAKUKAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
DICKY SURYA PANGESTU - 103220030 - HUKUM TATA NEGARA - DUMMY.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Sektor industri memiliki peran penting dalam mendorong perumbuhan Sektor industri memiliki peran krusial dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sebagaimana terlihat pada potensi industri kulit, batik, dan pengolahan pertanian di Kabupaten Magetan. Implementasi regulasi di daerah ini terus diakselerasi melalui penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penerapan sistem perizinan berbasis risiko (Online Single Submission/OSS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian guna menciptakan kepastian hukum. Melalui pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian dengan perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyah ini mengkaji bagaimana implementasi perizinan tersebut dapat dioptimalkan agar menjadi instrumen yang adaptif, adil, serta berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan..
Rumusan masalah pada penelitian ini ialah Bagaimana implementasi perizinan industri di Kabupaten Magetan perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyah?, Bagaimana Bagaimana kendala perizinan industri di Kabupaten Magetan Perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyyah?
Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.Sumber data diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pejabat dinas lingkungan hidup kabupaten Magetan, pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Hasil penelitian ini Analisis berdasarkan Fikih Siyāsah Dustūriyyah menunjukkan bahwa implementasi perizinan industri di Kabupaten Magetan secara konseptual telah mencerminkan nilai-nilai kepemerintahan Islam. Ditinjau dari prinsip asy-syūrā, pelibatan lintas instansi dan konsultasi publik AMDAL telah berjalan; dari prinsip kemaslahatan dan persamaan di depan hukum, sistem OSS terbukti memberikan kemudahan layanan serta berlaku sama bagi seluruh skala industri. Meskipun keadilan prosedural telah terpenuhi, keadilan substantif belum tercapai sepenuhnya karena adanya kendala di lapangan. Kendala tersebut meliputi minimnya sosialisasi langsung yang membatasi komunikasi (asy-syūrā), kesulitan akses digital OSS bagi pelaku usaha tradisional sehingga kemaslahatan belum merata (kemaslahatan dan persamaan di depan hukum), serta adanya hambatan nonadministratif berupa konflik lokal yang mencederai objektivitas pelayanan publik (al-'adl).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Sesario Aulia, M.Kn |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 26 Jun 2026 02:43 |
| Last Modified: | 26 Jun 2026 02:43 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41470 |
Actions (login required)
 |
View Item |
