Saifulloh, Ipul (2026) PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM: IMPLEMENTASI PMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KABUPATEN PONOROGO. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi_Saifulloh_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) harus melakukan penafsiran hukum dalam menentukan status wali nikah dan penggunaan wali hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar KUA yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana penafsiran hukum dilakukan oleh Kepala KUA dalam menghadapi permasalahan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran hukum Kepala KUA Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam menentukan status wali nasab yang sedang berihram, serta menganalisis kedudukan penafsiran tersebut dalam mengisi kekosongan norma dan kaitannya dengan asas kepastian hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan di Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum perkawinan Islam, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Siman, Jetis, dan Bungkal menggunakan penafsiran sistematis dan sosiologis dalam menentukan status wali nasab yang sedang berihram. Penafsiran tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewalian dalam perkawinan. Wali nasab yang sedang berihram dipandang sebagai wali yang mengalami halangan sementara sehingga kewenangan perwaliannya dialihkan kepada wali hakim. Penafsiran tersebut menjadi dasar bagi KUA dalam melaksanakan pencatatan perkawinan meskipun tidak terdapat pengaturan yang tegas dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Dr. Mohamad Harir Muzakki, S.Ag,. M.H.I |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 26 Jun 2026 04:05 |
| Last Modified: | 26 Jun 2026 04:05 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41496 |
Actions (login required)
 |
View Item |
