[FILE KOSONG, SILAKAN UPLOAD DENGAN FORMAT FILE PDF] ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN POLITIK PEMIDANAAN ISLAM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 5642K/ Pid.Sus/2022)

Setiawati, Ririn Rosdianingsih (2026) [FILE KOSONG, SILAKAN UPLOAD DENGAN FORMAT FILE PDF] ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN POLITIK PEMIDANAAN ISLAM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 5642K/ Pid.Sus/2022). Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia yang menimbulkan trauma psikologis mendalam dan mengancam keberlangsungan generasi bangsa. Meskipun sejumlah instrumen hukum telah mengatur perlindungan anak, seperti UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak, angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat dan menandai kerapuhan sistem perlindungan hukum yang ada. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang proses hukuman mati terhadap Herry Wirawan atas kekerasan seksual
Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: (1) apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif HAM dan Politik Pemidanaan Islam; dan (2) bagaimana penjatuhan hukuman mati itu dinilai dari kedua perspektif dimaksud.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan data sekunder yang bersumber dari putusan.
Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, pertimbangan hakim mencerminkan integrasi prinsip HAM dan nilai Politik Pemidanaan Islam: hakim memenuhi standar fair trial sebagaimana Pasal 14 ICCPR dan berpijak pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sekaligus sejalan dengan konsep maslahah mursalah dan perlindungan Maqasid al-Syari'ah, khususnya Kedua, penjatuhan hukuman mati menunjukkan titik temu sekaligus titik tegangan antara kedua perspektif. Dari sisi HAM internasional, memandang hukuman mati atas kejahatan tanpa korban jiwa langsung berpotensi tidak sesuai Pasal 6 ayat (2) ICCPR, namun posisi ini tidak mengikat mutlak bagi Indonesia. Dari perspektif Islam, perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi jarimah ta'zir al-jara'im al-kubra sehingga hukuman mati sebagai ta'zir bi al-qatl sah dijatuhkan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	03 Jul 2026 04:37
Last Modified:	03 Jul 2026 04:37
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/41744

Actions (login required)

View Item