Febrian, Ilham Akmal (2025) ANALISIS MAQASID AL-SHARIAH TERHADAP SISTEM PENCAIRAN JAMINAN PENSIUN TENAGA KERJA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi Ilham Akmal Febrian E theses.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Jaminan Pensiun merupakan jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk mempertahankan derajat hidup yang layak setelah memasuki usia pensiun. Perubahan mendasar yang terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun adanya sistem pencairan dengan masa tunggu. Pekerja yang telah pensiun belum bisa mendapatkan manfaat jaminan pensiun dikarenakan disharmonisasi usia pensiun perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga pekerja yang telah pensiun harus menunggu untuk mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh PP tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis maqasid al-shariah terhadap usia penerima manfaat pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun? 2) Bagaimana analisis maqasid al-shariah terhadap mekanisme pencairan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa usia penerima manfaat pensiun dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menurut analisis tidak sesuai dengan konsep maqasid al-shariah. Perbedaan usia penerima manfaat pensiun dengan usia pensiun (berhenti bekerja) memiliki dampak negatif yaitu masa tunggu
5-10 tahun. Argumen pemerintah tentang pengembangan dana selama masa tunggu juga dinilai tidak sesuai. Sehingga pekerja menjadi kesulitan ekonomi pascapensiun (berhenti bekerja) dan mendapatkan mudharat yang lumayan besar ketika mereka tidak segera menerima manfaat pensiun. Mekanisme pencairan jaminan pensiun khususnya mekanisme pencairan secara berkala dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menurut analisis tidak sesuai dengan konsep maqasid al-shariah. Dikarenakan dengan mekanisme pencairan secara berkala aset ekonomi tidak bisa didapatkan secara utuh pascamasa tunggu dibandingkan dengan mekanisme pencairan secara langsung yang lebih sesuai dengan konsep pemeliharaan harta karena lebih sesuai dengan kondisi pekerja sekarang.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Abid Rohmanu |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 21 Mar 2025 02:02 |
| Last Modified: | 21 Mar 2025 02:02 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32162 |
Actions (login required)
 |
View Item |
