Indriani, Silfi (2025) Tinjauan Normatif Perjanjian Kerja Sama Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Depan Toko MR.DIY Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi_Silfi Indriani_102210127_Hukum Ekonomi Syariah_Ethesis.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerbitkan Perda No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut terjadi kerja sama antara Dishub dengan RT 03 RW 07 Bangunsari dalam pengelolaan parkir di depan MR.DIY Ponorogo di mana pihak lingkungan bertugas sebagai juru parkir secara bergilir. Dari segi pelaksanaan kerja sama, pendapatan parkir masuk pada kas lingkungan dan sebagian disetorkan ke Dishub setiap bulan. Tidak hanya itu saja, pada SPK (Surat Perjanjian Kerja) menyebutkan adanya pembagian hasil sebesar 50% : 50%. Namun kenyataannya justru Dishub menerima lebih dari 50% sedangkan lingkungan mendapatkan kurang dari 50%. Ketidaksesuaian tersebut justru menimbulkan problematika yang penting untuk dikaji dari segi tinjauan fikih muamalah dan Perda No. 11 Tahun 2023.
Menyikapi adanya problematika yang terjadi diperoleh rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimana tinjauan normatif terhadap praktik perjanjian warga Kelurahan Bangunsari dengan Dinas Perhubungan Penorogo mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum? (2) Bagaimana tinjauan normatif terhadap bagi hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum antara warga Kelurahan Bangunsari dengan Dinas Perhubungan Ponorogo?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian secara kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari segi metode penelitian yang digunakan tersebut dilakukan analisis secara induktif terhadap realita.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad kerja sama antara Dinas Perhubungan Ponorogo dan Lingkungan RT 03 RW 07 Bangunsari tidak melanggar asas perjanjian dalam fikih muamalah, seperti iba>ha>h, konsensualisme, kebebasan berakad, dan keadilan, serta amanah. Berdasarkan Perda juga telah memenuhi unsur dokumen perjanjian yang mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, sanksi, serta penyelesaian perselisihan. Namun, dari segi bagi hasil diketahui bahwa akad yang digunakan ialah musyara>kah tidak terpenuhi karena Dishub menerima lebih dari 50%, sedangkan lingkungan kurang dari 50%. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sah berlangsungnya akad musyara>kah. Meskipun Perda tidak mengatur adanya skema bagi hasil, pada dokumen perjanjian mencantumkan hak dan kewajiban. Sehingga skema bagi hasil dapat dilakukan jika kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi. Maka dalam hal tersebut tidak melanggar kebijakan yang ada pada perda.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Yudhi Achmad Bashori |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 21 Apr 2025 02:49 |
| Last Modified: | 21 Apr 2025 02:49 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32207 |
Actions (login required)
 |
View Item |
