Putri, Diyah Ayu (2025) Larangan Menikah Bagi Wanita TNI Dalam PERMENHAN Pasal 6 Nomor 31 Tahun 2017 Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah: Studi Terhadap Pendapat Anggota TNI. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi - Diyah Ayu Putri - Hukum Keluarga Islam.pdf Download (16MB) | Preview |
Abstract
Putri, Diyah Ayu 2025. Pendapat TNI Tentang Larangan Menikah Bagi Wanita TNI Dalam PERMENHAN Pasal 6 Nomor 31 Tahun 2017 Perspektif Maṣlaḥah mursalah. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.LI.
Kata Kunci/Keywords : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017, Maṣlaḥah Mursalah, Kafa’ah
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 mengatur aspek perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pasal 6 menetapkan larangan bagi prajurit wanita TNI untuk menikah dengan prajurit pria TNI yang pangkatnya lebih rendah. Melalui pendapat TNI larangan ini ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah dan kafa’ah (kesetaraan). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang tidak mengatur larangan menikah berdasarkan perbedaan pangkat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang pernikahan TNI berpangkat lebih rendah pada Pasal 6 PERMENHAN Nomor 31 Tahun 2017 dalam perspektif maṣlaḥah mursalah ditinjau dari pendapat TNI? (2) Bagaimana pelanggaran terhadap larangan pernikahan TNI berpangkat lebih rendah dalam Pasal 6 PERMENHAN Nomor 31 Tahun 2017 Dalam Perspektif maṣlaḥah mursalah ditinjau dari pendapat TNI?
Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wavancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 yang ditinjau dari maṣlaḥah mursalah dikategorikan maslahah ḥājiyyāt yang bertujuan untuk mencegah konflik dalam kehidupan rumah tangga dan dinas TNI, terutama bagi Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD). Kebijakan ini mendukung profesionalisme dan fokus prajurit dalam bertugas, serta menjaga disiplin militer. Selain itu, pelanggaran terhadap pernikahan dengan pangkat lebih rendah juga dilihat dari sudut pandang maslahah ḥājiyyāt yang berfungsi meminimalisir adanya konflik heirarki militer, meskipun sanksi administratif berupa pemberhentian memberikan kesulitan atau kemudaratan ekonomi bagi prajurit, hal ini diharapkan anggota TNI untuk tetap focus dan professional dalam menjalankan tugas negara dan keamanan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Wahyu Saputra |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 25 Apr 2025 06:34 |
| Last Modified: | 25 Apr 2025 06:34 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32241 |
Actions (login required)
 |
View Item |
