Ningsih, Fitriya (2025) Analisis Penetapan Hakim No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Analisis Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan dalam pelaksanaan dispensasi nikah pada anak yang akan melaksanakan pernikahan dan berada di bawah usia yang telah ditentukan yakni 19 tahun. dipisahkan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berfokus pada pertimbangan penetapan permohonan dispensasi nikah No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. yang dikabulkan oleh hakim meskipun dalam keadaan belum hamil dan dirasa belum ada keadaan mendesak. Hal tersebut dapat ditinjau dari hukum positif serta kemashlahatan yang diberikan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap prosedur dan mekanisme permohonan dispensasi nikah perkara No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan penelitian kasus (Case approach) yang dalam penelitian normatif memiliki tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan objek utamanya Salinan putusan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. serta wawancara kepada hakim yang memutus permohonan tersebut untuk memvalidasi putusannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis).
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr menggunakan Hukum positif dan hukum islam yang berkaitan dengan dispensasi nikah seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, PERMA Nomor 5 tahun 2019 serta Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah fiqhiyah. Selain itu hakim mempertimbangkan dengan mendengarkan pernyataan para pemohon, anak para pemohon, saksi, dan mudharat atau maslahat yang akan terjadi kedepannya. Dalam hal tersebut penulis tidak sependapat dengan penetapan yang ditetapkan oleh hakim, karena dalam penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. pihak Perempuan masih dalam keadaan yang belum hamil sehingga hal tersebut tidak bisa dikatakan hal yang mendesak atau darurat dan pernikahan tersebut harusnya masih bisa untuk ditunda. 2) Prosedur dan mekanisme permohonan dispensasi nikah No. 6/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr tidak berbeda dengan dispensasi nikah pada umumnya, hal tersebut sesuai dengan pasal 6, 10, 14 PERMA Nomor 5 tahun 2019. Hal yang menjadi perbedaan dengan pengadilan lain terdapat pada persyaratan yang dilampirkan yakni surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Imroatul Munfaridah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 07 May 2025 04:08 |
| Last Modified: | 07 May 2025 04:08 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32355 |
Actions (login required)
 |
View Item |
