Ikromi, Fiki Amalia (2025) Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Imam Puro Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi publikasi- Fiki Amalia Ikromi - Naskah.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Dengan semakin berkembangnya wakaf di Indonesia maka di perlukan pengelolaan yang baik. Untuk mencapai tujuan wakaf sesuai dengan harapan wakif, nazir bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazir mempunyai tugas yaitu 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam praktiknya, di Masjid Imam Puro wakaf dikelola oleh Takmir Masjid Imam Puro yang seharusnya menjadi tugas Nazir. Selain itu, tidak ada laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sehingga terdapat kesenjangan antara teori dan praktik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas Nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Imam Puro dan Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas Nazir dalam melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Pada skripsi ini penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nazir dalam melaksanakan tugas pengelolaan telah sesuai dengan Huruf b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dengan mengelola masjid sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai sarana dan kegiatan ibadah serta memproduktifkan sawah wakaf dengan disewakan dan bagi hasil. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas pelaporan pelaksanaan tugas belum sesuai dengan Huruf d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2204 tentang Wakaf. Dikatakan belum sesuai karena dalam tata cara pelaporan wakaf yang mewajibkan nazir melapor kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI setiap enam bulan sekali belum dilaksanakan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Yudhi Achmad Bashori |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 09 May 2025 01:17 |
| Last Modified: | 09 May 2025 01:17 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32411 |
Actions (login required)
 |
View Item |
