Kariim, Achmad Nur (2024) Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm Tentang Perkara Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Achmad Nur Kariim-101200003-HKI.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pasca beredarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, terkait instruksi bahwa pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat beda agama. Sudah tentu hal tersebut menciptakan perubahan dinamika hakim dalam memutus perkara terkait Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm adalah penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pertama yang diputus pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung. Hakim memutuskan menolak Permohonan tersebut berdasarkan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan penguat dari Eksistensi dari SEMA No. 2 Tahun 2023.
Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm tentang perkara perkawinan beda agama? Bagaimana analisis yuridis terhadap Amar dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm tentang perkara perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA No. 2 Tahun 2023.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. studi kepustakaan (library research) ini menggunakan data primer berupa No. 23/Pdt.P/2023/PN Kbm dengan beberapa peraturan Perundang-undangan yang terkait sebagai data sekunder. Anallisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deduktif
Dari hasil analisis yang telah Peneliti lakukan, menghasilkan kesimpulan berupa: Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbm didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c, Kepenetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Namun jika dilihat menggunakan Teori interpretasi shahih autentik, hakim melewatkan ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukadan dan Pasal 50 ayat 3 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Kedua, Penetapan tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dalam merumuskan Amar penetapan, hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi Shahih atau autentik dan sumbsumtif. Dalam hal ini, Hakim menganut aliran Legisme.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Khusniati Rofiah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 14 May 2025 03:45 |
| Last Modified: | 14 May 2025 03:45 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32484 |
Actions (login required)
 |
View Item |
