Ramadhani, Rufi Ayu (2025) Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Bagi Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Rufi Ayu Ramadhani-HKI-101210177-Etheses.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Adanya keberagaman hukum di Kelurahan Mangunsuman membuat aturan mengenai perkawinan menjadi beragam termasuk mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan menurut Fikih dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdiri dari dua macam yaitu larangan yang bersifat haram sementara dan larangan yang bersifat haram selamanya. Pada realitanya di Kelurahan Mangunsuman terdapat larangan perkawinan yang tidak tertulis dan berasal dari norma hukum adat. Larangan tersebut adalah larangan perkawinan ngalor-ngulon yang dipercaya masyarakat akan berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga dan musibah dalam rumah tangga apabila dilanggar. Di masa sekarang larangan ini masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kelurahan Mangunsuman meskipun letak geografis lokasi ini terletak berdekatan dengan Kota Ponorgo dan terdapat pandangan yang bermacam-macam dalam menanggapi larangan ini.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif Pluralisme Hukum terhadap pandangan masyarakat mengenai larangan perkawinan ngalor-ngulon di Kelurahan Mangunsuman? Bagaimana Perspektif Pluralisme Hukum terhadap eksistensi praktik larangan perkawinan ngalor-ngulon di Kelurahan Mangunsuman?.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dengan tahapan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perspektif pluralisme hukum terhadap pandangan masyarakat Kelurahan Mangunsuman mengenai larangan perkawinan ngalor-ngulon dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu konteks historis, pandangan mengenai budaya lokal yang beradaptasi dan sikap legitimasi masyarakat terhadap budaya lokal. Adapun ketiga kategori tersebut menunjukkan kesesuaian antara pandangan masyarakat dengan konsep yang ada dalam pluralisme hukum. Sedangkan eksistensi dari larangan perkawinan ini di Kelurahan Mangunsuman menurut perspektif pluralisme hukum diakui keberadaannya dengan ditunjukkan adanya Interaksi antar ketiga sistem hukum yang membentuk pola kompromi dengan disertai proses negosiasi atau tawar-menawar. Interaksi antar ketiga sistem hukum disini berjalan secara harmonis tanpa menghilangkan salah satu sistem hukum.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Khaidarulloh |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 Jun 2025 08:15 |
| Last Modified: | 13 Jun 2025 08:15 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33418 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
