Rosanti, Meiasya Putri (2025) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umroh ( Studi Kasus BMT NU Ngasem). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Meiasya Putri Rosanti_ 102200036_ Huum Ekonomi Syariah(HES).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Minat masyarakat Muslim di Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh terus mengalami peningkatan. Namun, tidak semua calon jamaah memiliki kesiapan finansial untuk segera menunaikannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Ngasem Bojonegoro menawarkan solusi pembiayaan berupa dana talangan umroh. Skema pembiayaan ini menggunakan akad qardh dan ijarah. Kajian ini berfokus pada analisis keabsahan akad yang digunakan serta mekanisme pelaksanaannya, guna menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan prinsip- prinsip syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap akad talangan dana umroh dan praktik talangan dana umroh pada BMT NU Ngasem Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), serta pendekatan normatif dalam menilai aspek hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak BMT dan nasabah, serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian dana talangan tanpa adanya bunga, sedangkan akad ijarah diterapkan untuk memungut biaya atas layanan administrasi dan pengurusan keberangkatan umroh. Dalam implementasinya, BMT NU Ngasem menjalin kerja sama dengan biro perjalanan seperti PT Madani Tour guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan jamaah. Program ini dirancang untuk membantu calon jamaah yang belum memiliki dana secara penuh, dengan penerapan tahapan ketat berupa survei kelayakan dan penyediaan jaminan guna mengurangi potensi risiko seperti wanprestasi dan penipuan. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, penggunaan kombinasi akad qardh wal ijarah dalam praktik tersebut menimbulkan permasalahan. Penarikan biaya jasa (ujrah) sebesar 2,3% dinilai bertentangan dengan prinsip dasar akad qardh, yang seharusnya bebas dari unsur keuntungan. Praktik ini berpotensi mengandung unsur riba nasi’ah, yakni tambahan pembayaran yang diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, meskipun program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat namun pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Agus Purnomo |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 18 Jun 2025 01:11 |
| Last Modified: | 18 Jun 2025 01:11 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33690 |
Actions (login required)
 |
View Item |
