Rokan Hakim, Farros (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Putusan No.005/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari.
Preview |
Text
FarrosRokanHakim_101210073_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Permohonan dispensasi kawin seringkali diajukan dengan alasan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan masih dibawah umur, yang dimana batas usia tersebut diatur pada Undang-Undang Tahun 1945 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pihak wanita yang sudah hamil di luar nikah. Pada permohonan dispensasi kawin No. 05/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menolak permohonan ini dikarenakan tidak ditemukannya indikasi keadaan darurat yang padahal dalam faktanya calon mempelai dari anak pemohon telah terbukti hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk keadilan yang didapat oleh para pemohon disamping salah satu hak pemohon sebagai warga negara menjadi terhalangi oleh penetapan ini. Sehingga dari hal ini dapat mengetahui bagaimana penerapan teori keadilan John Rawls dalam konteks ditolaknya permohonan dispensasi ini.
Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah (1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 05/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn? dengan fokus pada fakta persidangan (2) Bagaimana Implikasi Keadilan pada Teori Keadilan John Rawls pada Penetapan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin pada Perkara Nomor 005/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pustaka dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemohon tetap mendapatkan keadilannya walaupun permohonan tersebut ditolak. Keadilan tersebut berupa hak persamaan dan jaminan di depan hukum, hak untuk tumbuh dan berkembang serta memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan john rawls yang menekankan kebebasan, kesempatan, serta menguntungkan pihak yang rentan yaitu anak di bawah umur dan prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA pasal 28A-28J. Dengan demikian prinsip keadilan John Rawls dapat dijadikan sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan konstitusi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Sesario Aulia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 02 Jan 2026 07:24 |
| Last Modified: | 02 Jan 2026 07:24 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/36417 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
