Ditasari, Viona (2026) Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggalangan Dana Untuk Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo..
Preview |
Text
102220128_Viona Ditasari_Hukum Ekonomi Syariah .pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Viona Ditasari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggalangan Dana Untuk Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Pembimbing : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
Kata Kunci: Hukum Islam, Wakālah, Penggalangan Dana, Ijārah, Ju„ālah, Ujrah.
Masjid merupakan pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat yang membutuhkan dukungan pendanaan berkelanjutan, terutama dalam proses pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui praktik penggalangan dana. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai persoalan hukum, khususnya terkait pemanfaatan dana dan pemberian upah kepada panitia penggalangan dana yang bersumber dari infak atau sedekah.
Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan mengenai : (1) bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik penghimpunan dan pemanfaatan dana pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo? dan (2) bagaimana praktik pengupahan dari penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Al-Muhajirin dalam prespektif Hukum Islam?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengacu pada konsep wakālah, ju„ālah, dan ijārah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penghimpunan dana dapat
dikategorikan sebagai akad wakālah, di mana masyarakat (muwakkil) memberi kuasa kepada panitia (wakil) untuk menghimpun dan mengelola dana pembangunan masjid, yang diperbolehkan selama dijalankan secara amanah, transparan, dan sesuai tujuan. Dalam pengupahan, terdapat sistem persentase 30% yang mendekati ju„ālah namun berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan, serta sistem upah harian Rp80.000 yang lebih sesuai dengan akad ijārah karena memenuhi unsur kejelasan upah (ujrah) dan kesepakatan awal. Dengan demikian, praktik ini dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan transparansi, dengan sistem upah tetap sebagai yang paling sesuai.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Rohmah Maulidia |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 19 Apr 2026 13:39 |
| Last Modified: | 19 Apr 2026 13:39 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37125 |
Actions (login required)
 |
View Item |
