Rochimah, Nafasari Amanah (2026) ..(TAMBAHKAN STEMPEL PADA LEMBAR PENGESAHAN, UPLOAD ULANG).. PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN BA’DA DUKHŪL DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
SKRIPSI DENGAN WATERMARK - NAFASARI AMANAH R.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kata Kunci/Keyword: Pandangan Hakim, Ba’da Dukhul, Maqāṣid Al-Sharī’ah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika dalam praktik peradilan agama terkait penetapan status perkawinan ba’da dukhūl dalam perkara perceraian. Ba’da dukhūl dipahami sebagai hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Pacitan, ditemukan perkara di mana hubungan seksual setelah akad tidak terjadi, tetapi hakim menetapkan status perceraian sebagai ba’da dukhūl dengan mempertimbangkan kondisi tamkīn, keberadaan anak dari hasil hubungan diluar nikah, serta perlindungan hak-hak istri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dan kesesuaian pandangan hakim tersebut dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī‘ah).
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Pacitan serta dokumentasi putusan perkara yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik induktif dengan tahapan collection, reduction, display, conslusion, kemudian dikaji dengan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap status perkawinan ba’da dukhūl perspektif maqāṣid al-sharī’ah? 2) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pacitan terhadap putusan ba’da dukhūl perkara nomor 343/Pdt.G/2023/PA.Pct perspektif maqāṣid al-sharī’ah.
Hasil analisis dalam skripsi ini adalah, pada dasarnya pandangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memaknai ba’da dukhūl sama-sama berlandaskan pada pendapat Imam Syafi’i dimana ba’da dukhūl dimaknai sebagai hubungan seksual yang terjadi pasca perkawinan yang sah. Namun, salah-satu hakim yang lain menambahi bahwa beberapa kasus bisa juga dikatakan ba’da dukhūl ketika istri tersebut sudah tamkīn dan menjadi pihak yang banyak dirugikan walaupun belum melakukan hubungan seksual setelah menikah. Pemaknaan ba’da dukhūl oleh kedua hakim tersebut apabila dianalisis dalam perspektif maqāṣid al-sharī’ah telah memenuhi penjagaan/perlindungan pada kelima aspek (hifẓ al-‘aql, hifẓ an-nafs, hifẓ al-‘aql, hifẓ an-nasl, dan hifẓ al-māl). Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua terkait pandangan hakim dalam memberikan status perceraian ba’da dukhūl pada putusan nomor 343/Pdt.G/2023/PA.Pct tersebut sejalan dengan teori maqāṣid al-sharī’ah pada aspek (hifẓ an-nafs, hifẓ al-‘aql, hifẓ an-nasl, dan hifẓ al-māl).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Anis Hidayatul Imtihanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 06 May 2026 01:22 |
| Last Modified: | 06 May 2026 01:24 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37444 |
Actions (login required)
 |
View Item |
