Analisis Komparatif KUHPerdata dan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Mengenai Keadilan Dalam Kepemilikan Barang Gadai Oleh Pihak Ketiga

Zyahro, Mu Ali Fatu (2026) Analisis Komparatif KUHPerdata dan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Mengenai Keadilan Dalam Kepemilikan Barang Gadai Oleh Pihak Ketiga. Undergraduate (S1) thesis, UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI.

Other (Analisis Komparatif KUHPerdata dan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Mengenai Keadilan Dalam Kepemilikan Barang Gadai Oleh Pihak Ketiga) MU ALI FATU ZYAHRO_102220073_HES.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 8 May 2026. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Mu Ali Fatu Zyahro, 2026. Analisis Komparatif KUHPerdata dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Mengenai Keadilan dalam Kepemilikan Barang Gadai oleh Pihak Ketiga. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2026. Pembimbing: Dr. Martha Eri Safira, M.H.
Kata Kunci/Keywords: Perlindungan Hukum, Keadilan, Gadai, Pihak Ketiga, KUHPerdata, Fatwa DSN-MUI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggadaian barang milik orang lain tanpa izin, seperti kasus penyewaan kendaraan yang kemudian digadaikan oleh penyewa. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan, tidak hanya bagi pemilik sah barang, tetapi juga bagi kreditur penerima gadai yang beritikad baik. Di satu sisi, KUHPer memberikan perlindungan kepada penerima gadai yang beritikad baik. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menekankan pentingnya kepemilikan sah dan kerelaan pemilik. Perbedaan pendekatan ini melahirkan pertanyaan tentang bagaimana keadilan dimaknai dalam kedua sistem hukum tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan barang gadai milik pihak ketiga menurut KUHPer dan Fatwa DSN-MUI?; dan 2) Bagaimana perbandingan prinsip keadilan dalam kepemilikan barang gadai milik pihak ketiga antara KUHPer dan Fatwa DSN-MUI?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normative-komparatif. Sumber data primer terdiri dari Pasal 1150–1160 dan Pasal 1977 KUHPer serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif dengan kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori keadilan John Rawls.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, KUHPer memberikan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada penerima gadai beritikad baik melalui pendekatan represif, sedangkan Fatwa DSN-MUI memberikan perlindungan lebih kuat kepada pemilik sah melalui pendekatan preventif dengan mensyaratkan kepemilikan marhun dan prinsip kerelaan. Kedua, dari perspektif keadilan, KUHPer menekankan keadilan prosedural dan komutatif yang mengutamakan kepastian hukum, sementara Fatwa DSN-MUI menekankan keadilan substantif yang melindungi hak milik sebagai bagian dari maqashid syariah (hifzh al-mal). Dalam kerangka teori John Rawls, prinsip perbedaan (the difference principle) menuntut perlindungan terhadap kedua pihak yang sama-sama rentan pemilik asli rentan secara materiil dan moral, sementara kreditur rentan secara pidana dan akses keadilan sehingga keadilan sejati hanya dapat terwujud jika hukum mampu melindungi kedua pihak secara simultan, dengan pendekatan seimbang yang mengembalikan barang kepada pemilik asli, memberikan perlindungan dari risiko pidana dan kompensasi parsial bagi kreditur, serta memastikan pelaku kejahatan menanggung beban kerugian utama.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Martha Eri Safira
Subjects:	14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited:	07 May 2026 03:12
Last Modified:	07 May 2026 03:22
URI:	http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/37489

Actions (login required)

View Item