Fachrudin, Irfan (2026) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Status Kepemilikan Serta Pemanfaatan Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Irfan Fachrudin_101210095_Hukum Keluarga Islam.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo telah berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial selama puluhan tahun, namun hingga saat ini status tanahnya belum memiliki sertifikat wakaf resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara administrasi pertanahan, seluruh lahan masjid masih berada dalam satu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi wakif (Bapak Wahab), sehingga secara yuridis masih dianggap sebagai objek waris yang rentan terhadap sengketa kepemilikan di masa depan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sertifikasi merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang krusial untuk mencegah harta benda wakaf dijual, diwariskan, atau dialihkan haknya. Tanpa sertifikat, perlindungan terhadap aset masjid hanya bersifat sosial dan fungsional, namun sangat rapuh secara struktural-yuridis.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum terhadap Status Kepemilikan Tanah Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo? (2) Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Tanah wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo? dan (3) Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum terhadap Faktor-faktor Penghambat Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo?
Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ahli waris, takmir, dan tokoh masyarakat, serta observasi dan dokumentasi terhadap dokumen pendukung yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf masjid Dail Hasan saat ini baru mencapai tahapan perlindungan sosial dan bukti awal keperdataan melalui surat pernyataan wakaf, namun belum memiliki kekuatan hukum tetap di hadapan negara karena belum adanya sertifikat wakaf. Faktor penghambat sertifikasi meliputi aspek historis dan tingkat kepercayaan antar pihak ahli waris. Para pihak yang berkepentingan melakukan upaya perlindungan informal dengan menjaga syiar kegiatan keagamaan dan memelihara fisik masjid sebagai bentuk “pagar sosial” agar fungsi wakaf tetap terjaga. Meski demikian, upaya sertifikasi tetap menjadi kebutuhan mendesak sebagai benteng hukum duniawi guna menghindari potensi konflik atau hilangnya aset wakaf di kemudian hari.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Ahmad Syakirin |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 18 May 2026 01:32 |
| Last Modified: | 18 May 2026 01:32 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37765 |
Actions (login required)
 |
View Item |
