Nuha, Firna Kamilatun (2026) Peran Modin dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
NASKAH SKRIPSI PUBLIKASI FIRNA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pendaftaran perkawinan merupakan instrumen hukum yang krusial untuk menjamin kepastian administrasi serta perlindungan hak-hak pasangan di hadapan negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya di masyarakat
pedesaan, proses pendaftaran ini melibatkan sosok Modin sebagai figur sentral yang menjembatani calon mempelai dengan birokrasi KUA. Namun, secara yuridis, eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang biasanya
diemban oleh Modin telah resmi dihapus melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam
Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Penghentian P3N. Kebijakan ini memicu
adanya kesenjangan antara regulasi formal pusat dengan realitas sosiologis di
lapangan, khususnya di Kecamatan Bungkal. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai
peran Modin sebagai P3N dalam proses perkawinan di KUA Kecamatan Bungkal sebelum dan sesudah dicabutnya P3N dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/I Tahun 2015 ditinjau dari Teori Fungsionalisme Struktural, serta kebijakan
yang diambil oleh KUA Kecamatan Bungkal dalam mengakomodasi perkawinan melalui Modin setelah adanya pencabutan aturan tersebut.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan
Bungkal, staf KUA Kecamatan Bungkal, serta para Modin dan pengantin di
wilayah tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tahun 2015 Modin memiliki kedudukan formal sebagai P3N yang membantu administrasi perkawinan di KUA.
Setelah pencabutan P3N, secara struktural kedudukan tersebut memang dihapus, namun secara sosial dan fungsional peran Modin tetap bertahan dan bahkan
semakin dibutuhkan masyarakat. Modin berperan sebagai penghubung antara
masyarakat dengan KUA, membantu verifikasi data calon pengantin, serta
menjadi sistem peringatan dini (early warning system) dalam memastikan
validitas data perkawinan. Selain itu, kebijakan KUA Bungkal yang tetap
mengakomodasi peran Modin mencerminkan adanya penyesuaian antara aturan
formal negara dengan realitas sosial masyarakat. Ditinjau dari teori
fungsionalisme struktural Talcott Parsons, peran Modin masih menjalankan fungsi
AGIL, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latency, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan karena memiliki fungsi penting dalam
menjaga keseimbangan sistem sosial masyarakat Kecamatan Bungkal.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Nahrowi |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 03 Jun 2026 01:11 |
| Last Modified: | 03 Jun 2026 01:11 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/38546 |
Actions (login required)
 |
View Item |
