Praktik Taukil Wali Nasab Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Ponorogo

Lailiyah, Fitri Rohmatul (2026) Praktik Taukil Wali Nasab Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Preview

Text Ethesiss - Fitri Rohmatul Lailiyah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik taukil wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah, yang sering terjadi di masyarakat. Dalam beberapa kasus, melimpahkan tugas ini kepada atau petugas KUA. Praktik ini biasanya terjadi karena berbagai alasan, seperti kegugupan wali saat mengucapkan akad nikah, faktor usia, atau adat istiadat yang telah berkembang di masyarakat. Praktik ini menarik untuk diteliti karena dalam hukum Islam, wali memegang posisi penting sebagai salah satu pilar akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan Kepala KUA terhadap praktik taukil wali nasab yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana praktik ini dipandang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Adapun rumusan masalahnya ada 2, 1) Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan pelaksanaan taukil wali nasab di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap konsekuensi pelaksanaan taukil wali nasab di Kabupaten Ponorogo?
Jenis penelitian yang digunakan ystem penelitian kualitatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan). Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ystem wawancara dan studi dokumentasi setelah itu data tersebut dianalisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi hukum Islam, madzhab yang membolehkan taukil secara mutlak, seperti Syafi’i dan Hanafi dapat dijadikan pijakan untuk membenarkan praktik tersebut sepanjang rukun dan syarat wakalah terpenuhi. Namun demikian, nilai-nilai substantif yang menekankan bahwa wali adalah pihak yang seharusnya menjadi pelaku utama akad tetap harus diperhatikan agar perwalian tidak kehilangan maknanya. Dengan demikian, antara fleksibilitas yang diberikan oleh fikih dan kepastian hukum yang dituntut oleh sistem administrasi perkawinan modern perlu dijembatani melalui regulasi yang lebih komprehensif dan terukur. Selanjutnya, mengenai konsekuensi pelaksanaan taukil wali nasab yang dilandaskan pada alasan gugup dan gemetar di Kabupaten Ponorogo, analisis dari kedua perspektif mengarah pada satu kesimpulan bahwa akad nikah yang dihasilkan melalui taukil tersebut adalah sah secara hukum, baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor:	Imroatul Munfaridah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	15 Jun 2026 04:36
Last Modified:	15 Jun 2026 04:36
URI:	http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/39737

Available Versions of this Item

• Praktik Taukil Wali Nasab Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Ponorogo. (deposited 04 Jun 2026 04:16)
  • Praktik Taukil Wali Nasab Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Ponorogo. (deposited 10 Jun 2026 01:41)
    • Praktik Taukil Wali Nasab Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Ponorogo. (deposited 15 Jun 2026 04:36) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item