Masruroh, Fitri (2026) ..(GUNAKAN MATERAI ASLI YANG BERBEDA PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DAN KEASLIAN TULISAN, UPLOAD ULANG).. ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MADIUN NOMOR 703/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn TENTANG PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
101220015_Ananda Dyah Fitri M._Hukum Keluarga Islam.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Ananda, Dyah, Fitri, Masruroh. 2026. Analisis Putusan Hakim Pengadilan
Agama Madiun Nomor 703/Pdt.G/2025/Pa.Kab.Mn Tentang Pemenuhan
Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maslahah. Skripsi, Program
studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Anjar
Kususiyanah, M.Hum.
Kata Kunci/Keywords: Hak Perempuan, Perceraian, Nafkah Iddah, Mut’ah, Harta
Bersama, Hukum Keluarga Islam.
Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan
istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan hak-hak
perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut’ah. Dalam praktik
peradilan agama, pemenuhan hak tersebut belum selalu terlaksana secara optimal,
baik dari segi pertimbangan hakim maupun implementasi putusan di lapangan. Hal
ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian masih
menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian
ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hakim
dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah ditinjau dari perspektif maslahah, dan
bagaimana implementasi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam
Putusan Nomor 703/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn ditinjau dari perspektif maslahah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
normatif-empiris (lapangan), yang menggabungkan analisis norma hukum (das
sollen) dengan kenyataan penerapannya di lapangan (das sein). Data diperoleh
melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan serta wawancara dengan
hakim dan para pihak sebagai informan. Teknik pengumpulan data meliputi
wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul
dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik
triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah,
hakim telah mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi suami, bukti yang
diajukan, serta prinsip kepatutan dan keadilan, yang secara umum telah sesuai
dengan konsep maslahah dalam hukum Islam. Dari segi implementasi, pemenuhan
hak perempuan pasca perceraian dalam putusan tersebut secara normatif telah
sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam, namun dalam praktiknya masih
menghadapi kendala, terutama terkait pelaksanaan putusan: nafkah iddah yang
ditetapkan Rp750.000,00 per bulan hanya dibayarkan sebesar Rp300.000,00 hingga
Rp500.000,00 per bulan, sedangkan mut’ah hanya dibayarkan Rp500.000,00 dari
Rp1.000.000,00 yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi
Pemohon dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Dengan demikian, meskipun
putusan telah mencerminkan keadilan secara formal dan hakim telah menerapkan
prinsip maslahah melalui kewenangan ex officio, pemenuhan hak perempuan belum
sepenuhnya mencapai keadilan substantif sebagaimana yang diharapkan dalam
prinsip kemaslahatan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Anjar Kususiyanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 23 Jun 2026 01:41 |
| Last Modified: | 23 Jun 2026 01:41 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/40968 |
Actions (login required)
 |
View Item |
