Masruroh, Ananda Dyah Fitri (2026) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MADIUN NOMOR 703/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn TENTANG PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
101220015_Ananda Dyah Fitri Masruroh_Hukum Keluarga Islam.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Ananda, Dyah, Fitri, Masruroh. 2026. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Madiun Nomor 703/Pdt.G/2025/Pa.Kab.Mn Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maslahah. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Anjar Kususiyanah, M.Hum.
Kata Kunci/Keywords: Hak Perempuan, Perceraian, Nafkah Iddah, Mut’ah, Harta Bersama, Hukum Keluarga Islam.
Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut’ah. Dalam praktik peradilan agama, pemenuhan hak tersebut belum selalu terlaksana secara optimal, baik dari segi pertimbangan hakim maupun implementasi putusan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian masih menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah ditinjau dari perspektif maslahah, dan bagaimana implementasi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam Putusan Nomor 703/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn ditinjau dari perspektif maslahah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris (lapangan), yang menggabungkan analisis norma hukum (das sollen) dengan kenyataan penerapannya di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan serta wawancara dengan hakim dan para pihak sebagai informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah, hakim telah mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi suami, bukti yang diajukan, serta prinsip kepatutan dan keadilan, yang secara umum telah sesuai dengan konsep maslahah dalam hukum Islam. Dari segi implementasi, pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam putusan tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala, terutama terkait pelaksanaan putusan: nafkah iddah yang ditetapkan Rp750.000,00 per bulan hanya dibayarkan sebesar Rp300.000,00 hingga Rp500.000,00 per bulan, sedangkan mut’ah hanya dibayarkan Rp500.000,00 dari Rp1.000.000,00 yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi Pemohon dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Dengan demikian, meskipun putusan telah mencerminkan keadilan secara formal dan hakim telah menerapkan prinsip maslahah melalui kewenangan ex officio, pemenuhan hak perempuan belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip kemaslahatan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Anjar Kususiyanah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 24 Jun 2026 01:24 |
| Last Modified: | 24 Jun 2026 01:24 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41074 |
Actions (login required)
 |
View Item |
