Muhammad, Abdulloh Atmamuddin (2026) TRADISI UANG PANAI DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PENDATANG DI KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN (Perspektif Living law). Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
101210002_Abdullah Atmamuddin M._HKI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Muhammad, Abdulloh Atmamuddin 2026, Tradisi Uang Panai Dalam
Masyarakat Bugis Pendatang Di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan (Perspektif Living Law). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Junaidil, M.H.I.
Kata kunci/keywoards: uang panai, perkawinan, Bugis pendatang, living law, hukum Islam.
Agama Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dan
terhormat, salah satunya melalui lembaga perkawinan. Hal ini diwujudkan dengan pemberian hak menerima mahar secara penuh kepada perempuan. Pada masa Jahiliyah, perempuan sering diperlakukan tidak adil, di mana wali menguasai hak dan harta mereka. Islam datang menghapus praktik tersebut dan menetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan, bukan milik wali atau keluarga.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis praktik dan penerapan uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis pendatang di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dari Living law (2) Untuk menganalisis keberlakuan tradisi uang panai sehingga living law dalam pernikahan masyarakat Bugis pendatang di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sebagai hukum yang hidup di masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Bugis pendatang di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uang panai tetap dijalankan secara turun temurun. Jumlahnya ditetapkan lewat musyawarah, disesuaikan dengan kondisi keluarga — misalnya dari Rp100 juta menjadi Rp50 juta. Tercatat ada kasus penundaan nikah karena nominal yang memberatkan, sehingga harus adil. Uang ini
untuk keperluan pesta dan perlengkapan rumah, serta dibedakan dari mahar sebagai kewajiban agama. Uang panai merupakan hukum yang hidup. Meskipun tidak diatur secara tertulis dan bukan kewajiban pokok agama, tradisi ini tetap mengikat
secara sosial, menjadi identitas budaya, memiliki aturan dan sanksi tersendiri, serta dilaksanakan sesuai prinsip kerelaan dan tidak bertentangan dengan syariat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Ahmad Junaidil, M.H.I. |
| Subjects: | 13 EDUCATION > 1399 Other Education > 139999 Education not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 08:02 |
| Last Modified: | 25 Jun 2026 08:02 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41349 |
Actions (login required)
 |
View Item |
