Rokhim, Febri Nur (2026) ..(TAMBAHKAN WATERMARK S/D DAFTAR PUSTAKA, UPLOAD ULANG).. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN. Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
Febri Nur Rokhim Etheses.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Fenomena pengulangan akad nikah marak terjadi di tengah masyarakat sebagai upaya penyempurnaan ikatan perkawinan maupun pemenuhan aspek legalitas formal. Di KUA Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, tercatat sebanyak 50 kasus pengulangan akad nikah sepanjang kurun waktu 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tinjauan hukum Islam terhadap alasan atau latar belakang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Ngadirojo, dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala KUA/penghulu, pasangan pelaku pengulangan akad nikah, wali, dan saksi nikah, serta dokumentasi berkas terkait. Analisis data menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta empiris yang ditemukan di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama: Latar belakang utama terjadinya pengulangan akad nikah di Kecamatan Ngadirojo terbagi menjadi empat faktor: legalitas pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) sebanyak 30 kasus, ketidaksempurnaan atau cacat rukun/syarat pada akad pertama sebanyak 11 kasus, pernikahan di bawah umur sebanyak 7 kasus, serta motif kehati-hatian (ihtiyāṭ) dan keindahan (tajammul) sebanyak 2 kasus. Dalam tinjauan hukum Islam, pengulangan akad dengan alasan melegalkan nikah sirri dan motif ihtiyāṭ hukumnya adalah boleh (zawāj/mubāḥ) karena tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika disebabkan oleh adanya rukun/syarat akad pertama yang terbukti tidak sah (seperti penggunaan wali yang tidak berhak), maka pengulangan akad tersebut hukumnya menjadi wajib. Akibat hukum dari pengulangan akad nikah ini secara hukum positif memberikan kepastian legalitas berupa terbitnya akta nikah, yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan anak. Secara hukum Islam, pengulangan akad nikah tidak membatalkan ikatan perkawinan yang terdahulu (apabila akad pertamanya sudah sah secara agama), melainkan berfungsi sebagai tajdīd (pembaharuan) yang menyempurnakan, menguatkan hubungan suami istri, serta mendatangkan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi keluarga.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Nahrowi |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 30 Jun 2026 08:56 |
| Last Modified: | 30 Jun 2026 08:56 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41637 |
Actions (login required)
 |
View Item |
