Mujahidi, Muhammad Ilham (2025) Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi Muhammad Ilham Mujahidi 103210037.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kata Kunci: Ambang Batas, Putusan No.116/PUU-XXI/2023, Pemilu
Kebijakan ambang batas parelemen (parliamentary threshold) merupakan kebijakan yang sering dimohonkan untuk di judicial review oleh MK. Selama kurun waktu 15 tahun terdapat 6 permohonan tentang kebijakan ini, tetapi seluruhnya ditolak atau tidak dapat diterima. Namun baru-baru ini, Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan judicial review tentang kebijakan ambang batas pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dibacakan. Hal ini menjadi perbincangan dari berbagai pakar karena dari putusan sebelumnya yang ditolak atau diterima, dan kenapa baru pada tahun tersebut judicial review baru diterima. Hal ini menunjukkan inkonsisten dari hakim dalam memutus perkara dengan substansi yang sama.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Fiqih Dusturiyah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap implikasi hukum pada putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017?
Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang terkait objek kemudian menganalisisnya dengan metode analisis kualitatif menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum primer berupa Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 serta data sekunder berupa undang-undang dan jurnal terdahulu seperti jurnal dan buku-buku.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim No. 116/ PUU-XII/2023 berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah, pertimbangan putusan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip tersebut yang didasarkan pada keadilan, kemaslahatan dan kedaulatan hukum untuk mempertahankan konstitusi. Apabila dilihat berdasarkan implikasinya dalam perspektif maslahah mursalah, ditinjau dari pendapat para pakar yang argumennya sejalan dengan amar putusan, sehingga putusan ini mendorong pembentukan sistem pemilu yang lebih inklusif sehingga mencapai stabilitas pemerintahan yang seimbang. Hal ini selaras dengan definisi dari maslahah mursalah yakni untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Umarwan Sutopo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 26 Mar 2025 02:36 |
| Last Modified: | 26 Mar 2025 02:36 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32170 |
Actions (login required)
 |
View Item |
