Afifah, Siti Nur (2025) Analisis Teori Keadilan Dalam Pengabulan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022-2024). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Skripsi Siti Nur Afifah HKI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Seseorang yang ingin melakukan perkawinan lebih dari satu kali harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi terdapat perkara permohonan poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Magetan dengan mendasarkan alasannya pada hasrat pribadi dan tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 1 tahun 1974, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami. Pengabulan majlis hakim terhadap izin poligami tersebut dapat ditinjau dari Teori Keadilan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 892/Pdt.G/2022/PA.Mgt, Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2021/PA.Mgt, dan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Mgt ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan ditinjau dari Teori Keadilan Pancasila?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data tertulis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.
Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa. Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 892/Pdt.G/2022/PA.Mgt, Putusan Nomor 1263/Pdt.G/2021/PA.Mgt, dan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Mgt lebih berfokus pada pemenuhan syarat hukum formal, tetapi kurang mempertimbangkan dampak substantif terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga putusan menunjukkan bahwa meskipun syarat formal izin poligami terpenuhi, keadilan substantif sering diabaikan, merugikan istri pertama dan anak-anaknya. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam persetujuan, ekonomi, serta dampak psikologis yang bertentangan dengan Prinsip Keadilan John Rawls. Selain itu dalam prinsip keadilan pancasila tiga putusan tersebut lebih menekankan aspek hukum formal dibandingkan dampak sosial, ekonomi, dan moral. Prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan Pancasila menuntut kesejahteraan dan perlakuan adil bagi semua pihak. Hakim seharusnya tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata bagi keluarga. Secara keseluruhan, penerapan keadilan dalam perkara poligami ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | M. Ilham Tanzilulloh |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 22 Apr 2025 02:39 |
| Last Modified: | 22 Apr 2025 02:39 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32222 |
Actions (login required)
 |
View Item |
