Qoiriya, Rinda Anissa (2025) ANALISIS POLITIK HUKUM DAN MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Rinda Anissa Qoiriya - 103210049 - Jurusan Hukum Tata Negara - ethesis.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Qoiriya, Rinda Anissa 2025. Analisis Politik Hukum dan Maṣlaḥah Mursalah terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
Kata kunci /keyword : Politik Hukum, Perpanjangan Masa Jabatan, Maṣlaḥah Mursalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi dasar legislasi yang signifikan dalam pengembangan desa di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman memerlukan adanya perubahan. Dengan begitu terjadilah perubahan peraturan ini menjadi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu poin perubahan yang terdapat dalam perubahan undang-undang tersebut adalah mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa. Hal ini jelas menimbulkan kontroversi, ditambah alasan dari perubahan ini karena adanya desakan dari kepala desa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, yang hal ini semakin menimbulkan polemik, apakah peraturan ini mengakomodir dari aspirasi masyarakat atau hanya demi kepentingan belaka.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dan analisis maṣlaḥah mursalah terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan ini lebih cenderung menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan. Meskipunn bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan desa dan kesinambungan pembangunan, dampaknya lebih berisiko terhadap penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya akuntabilitas, dan tertutupnya peluang regenerasi kepemimpinan. Melihat dari fakta yang ada dilapangan, kepala desa disini banyak yang tidak menjalankan kekuasaannya dengan semestinya. Dalam praktiknya, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi menimbulkan kejenuhan politik, di mana masyarakat merasa tidak memiliki opsi kepemimpinan lain. Jika dalam 6 tahun masih terdapat polemik dan ketidakpuasan terhadap kebijakan kepala desa, maka memperpanjang masa jabatan menjadi 8-9 tahun bisa semakin memperburuk kondisi sosial politik di desa.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Ahmad Junaidi |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 05 May 2025 01:46 |
| Last Modified: | 05 May 2025 01:46 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32290 |
Actions (login required)
 |
View Item |
