Fauzi, Anwar (2025) Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Iuran BPJS Kesehatan di BAWASLU Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
Anwar Fauzi Publis.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Anwar Fauzi, 2025. Tinjauan Mas{lah{ah Mursalah Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Iuran BPJS Kesehatan Di Bawaslu Kabupaten Ponorogo Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nahrowi, M.H.
Kata Kunci: Mas{lah{ah Mursalah, Pemotongan Upah dan Bawaslu
Di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ponorogo, diberlakukan kebijakan yang mewajibkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk mengikuti program asuransi BPJS Kesehatan, dengan mekanisme iuran yang dipotong langsung dari honor bulanan. Pemotongan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai yang bersangkutan, tetapi juga mencakup iuran untuk anggota keluarganya. Dengan adanya mekanisme pemotongan upah untuk iuran BPJS Kesehatan tersebut pegawai PPNPNS tidak mendapatkan honor penuh.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana analisis mas{lah{ah mursalah terhadap mekanisme pemotongan upah untuk iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Ponorogo?. 2). Bagaimana analisis maṣlaḥah mursalah terhadap kemanfaatan pemotongan upah untuk iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai PPNPNS di BAWASLU Kabupaten Ponorogo?.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang besifat khusus mengenai pemotongan upah untuk iuran BPJS kesehatan bagi pegawai PPNPNS. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Mekanisme pemotongan upah untuk iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Ponorogo dengan mekanisme pemotongan sebesar 1% dari jumlah honor yang diterima PPNPNS atau sebesar Rp. 25.000. dengan potongan sebesar Rp. 25.000. itu sudah mencangkup iuran bagi keluarganya. Menurut mas{lah{ah mursalah diperbolehkan karena dengan adanya mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi pegawai PPNPNS disamping kepastian iuran yang pasti terbayarkan tanpa ada tunggakan dan denda, secara mekanisme pegawai merasa sangat terbantu. Dikarenakan dengan mekanisme tersebut dia tidak perlu membayar iuran penuh bagi dirinya dan keluarganya yang mana mekanisme tersebut juga sudah disepakti di awal kontrak kerja 2). Kemanfaatan pemotongan upah untuk iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Ponorogo terdapat kemaslahatan, dengan alasan pegawai PPNPNS merasakan kemudahan dan manfaat. Karena dengan pemotongan honor untuk iuran BPJS Kesehatan setiap bulan sebesar Rp. 25.000. yang sudah mencangkup iuran bagi keluarganya, pegawai PPNPNS merasakan kemudahan dan kemanfaatan. Mengingat pekerjaan pada tahap pemilu yang berat, dengan adanya asuransi BPJS Kesehatan tersebut pegawai merasa adanya jaminan kesehatan bagi dirinya dan juga bagi keluarganya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Nahrowi |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 09 May 2025 01:18 |
| Last Modified: | 09 May 2025 01:18 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32413 |
Actions (login required)
 |
View Item |
