Rahmawati, Clara Pratidina (2025) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi Infus Whitening Di Klinik Kecantikan Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
Preview |
Text
Skripsi Ethesis-Clara Pratidina Rahmawati-02210035-HES.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya banyak wanita Indonesia yang memilih cara instan melalui suntik putih. Tren suntik putih, yang dapat digunakan oleh baik perempuan maupun laki-lakimerkea melakukannya tanpa menghiraukan akibat negative dari suntik whitening ini masyarakat khususnya Perempuan yang ada di Ponorogo saat ini berlomba-lomba untuk memutihkan kulit mereka dengan datang ke klinik kecantikan yang ada di Ponorogo. Beredarnya jasa suntik putih, bersama dengan munculnya klinik-klinik kecantikan resmi yang menawarkan perawatan whitening injection (suntik putih), semakin menjamur di Kota Ponorogo.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Prespektif Fiqih Terhadap Prosedur Infuse Whitening Klinik Kecantikan? (2) Bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Prosedur Infuse Whitening Klinik Kecantikan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 ?
Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dari pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi analisis model Miles & Huberman, yakni reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan analisis data dapat ditarik 2 simpulan bahwa Terdapat potensi pelanggaran hukum dalam layanan infuse whitening di Klinik EL Studio, baik dari perspektif hukum perlindungan konsumen maupun Fiqih Jual Beli. 1) Berdasarkan analisis fiqih ijarah, akad jasa infuse whitening di klinik kecantikan sebagaimana tercermin dalam wawancara menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ijarah yang sah dalam Islam. Objek jasa memang secara bentuk tampak sah dan bermanfaat, tetapi pelaksanaannya masih mengandung ketidakjelasan (gharar) dan risiko kerugian (dharar) yang cukup besar. Hal ini menjadikan akad ijarah tersebut berpotensi fasid dan mewajibkan adanya perbaikan sistem layanan. 2) Dari aspek hukum perlindungan konsumen, pelanggaran mencakup hak konsumen terkait keamanan, izin operasional yang tidak jelas, serta kurangnya pertanggungjawaban atas efek samping. Selain itu, tidak adanya pengawasan dokter yang konsisten serta ketiadaan kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan melanggar prinsip perlindungan konsumen.
Kata Kunci: Infuse Whitening, Hukum Perlindungan Konsumen.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Lukman Santoso |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 09 May 2025 07:29 |
| Last Modified: | 09 May 2025 07:29 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/32444 |
Actions (login required)
 |
View Item |
