ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH DITINJAU DARI INTERPRETASI HUKUM

Al Rulfani, Saharin (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH DITINJAU DARI INTERPRETASI HUKUM. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[thumbnail of REVISI SEMHAS - 6.pdf]
Preview
Text
REVISI SEMHAS - 6.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari munculnya ketentuan yang memperbolehkan seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berusia minimal 30 Tahun saat pelantikan, sebagaimana diatur sebelumnya dalam pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan legitimasi calon kepala daerah yang di untungkan oleh putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunkan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi interpretasi hukum dan teori kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Data diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Hasil analisis penelitian ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk interpretasi hukum dengan pendekatan sistematis dan teleologis. Melalui pendekatan sistematis, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan usia calon kepala daerah dengan mempertimbangkan keselarasan antar norma dalam sistem hukum pemilu. Sedangkan pendekatan teleologis digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan hak politik dan partisipasi wrga negara dalam pemerintahan. Lebih lanjut, implikasi dari putusan ini menimbulkan pengaruh terhadap legitimasi hukum maupun asas keadilan.putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat telah mengubah makna ketentuan hukum secara langsung dan berlaku untuk semua pihak.
Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan konsistensi penerapan interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi serta perlunya harmonisasi antara tafsir putusan dengan praktik teknis penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilihan umum.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Nahrowi
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 13 Jun 2025 08:16
Last Modified: 13 Jun 2025 08:16
URI: http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33424

Actions (login required)

View Item View Item